Latest Program: DPR RI Desak Hentikan Latsarmil SPPI Setelah 5 Calon Manajer Kopdes Meninggal
Latar Belakang Program Latsarmil SPPI
Latest Program – JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah ditekan oleh Komisi I DPR RI untuk menghentikan sementara pelaksanaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Program ini bertujuan melatih para calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) agar lebih siap dalam mengelola usaha mikro dan kegiatan ekonomi lokal. Namun, kejadian kematian lima peserta selama menjalani Latsarmil memicu perdebatan terkait keselamatan dan relevansi program tersebut.
“Kematian lima calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan peristiwa yang serius. Nyawa manusia tidak boleh dianggap enteng. Saya mendesak Kemhan untuk menghentikan sementara Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek program ini,” kata Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, Sabtu (27/6/2026).
Komisi I DPR menyatakan bahwa Latsarmil SPPI menjadi bagian dari program latest program yang bertujuan mengembangkan keahlian dan keterampilan para peserta. Namun, kejadian fatal yang terjadi menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah metode pelatihan tersebut aman dan sesuai dengan kondisi fisik peserta. Oleh Soleh mengungkapkan bahwa peserta Latsarmil berasal dari kalangan masyarakat sipil, termasuk para pemuda dan wanita yang ingin menjadi penggerak pembangunan lokal.
Reaksi dan Tanggapan dari Masyarakat
“Setiap kejadian kehilangan nyawa harus mendapat perhatian khusus. Kematian ini bukanlah sesuatu yang biasa, terutama karena peserta merupakan putra-putri bangsa yang berjuang untuk mendorong keberhasilan program tersebut,” ujarnya.
Kejadian tersebut juga memicu kecaman dari berbagai kelompok masyarakat. Banyak pihak mengkritik kebijakan Latsarmil yang dianggap terlalu berat bagi peserta yang bukan prajurit. Para aktivis mengatakan bahwa program latest program ini perlu direvisi agar tidak menimbulkan risiko keselamatan yang tidak perlu. Mereka menyarankan penggunaan metode pelatihan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi fisik masyarakat sipil.
Di sisi lain, pihak Kemhan mempertahankan bahwa Latsarmil merupakan bagian penting dari pembentukan karakter para peserta. Mereka menegaskan bahwa latihan ini dirancang untuk melatih ketahanan fisik dan mental sebelum peserta memasuki tahap kerja lapangan. Namun, mereka berjanji akan melakukan peninjauan terhadap standar latihan dan perlengkapan yang digunakan.
“Karena peserta bukan tentara, pelatihan fisik tidak boleh terlalu berat. Kemampuan fisik mereka berbeda dari prajurit yang sudah menjalani pendidikan kemiliteran. Maka, perlu ada evaluasi mendalam tentang pola pelatihan yang diterapkan,” jelas Oleh Soleh.
Komisi I DPR juga meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) untuk terlibat dalam evaluasi program. Mereka menilai bahwa bimbingan teknis dari lembaga pendidikan sangat penting untuk memastikan kualitas pelatihan. Oleh Soleh menekankan bahwa keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahap pelaksanaan latest program.
Dalam kesimpulan, tuntutan Komisi I DPR untuk menghentikan sementara Latsarmil SPPI menjadi isyarat kuat bahwa program latest program ini perlu diuji coba kembali sebelum dilanjutkan. Evaluasi mendalam akan membantu mengidentifikasi penyebab kematian peserta dan menghindari kejadian serupa di masa depan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pengembangan koperasi desa melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
