BNPB: Kekeringan Meluas di Jabar dan Jateng Akibat Musim Kemarau
Musim Kemarau Mulai Berdampak – Dalam kondisi cuaca ekstrem akibat musim kemarau yang terus berlanjut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat peningkatan luasnya kekeringan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dampak dari kondisi ini mulai terasa jelas di sejumlah daerah, dengan kebutuhan air bersih yang semakin meningkat dan risiko terhadap sektor pertanian serta masyarakat umum. BNPB menegaskan bahwa perluasan wilayah terkena kekeringan menjadi perhatian utama dalam upaya mengurangi risiko bencana yang lebih besar.
Kabupaten Ciamis: Status Siaga Darurat Diterapkan
Wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menjadi salah satu titik fokus kekeringan yang mengancam. Dalam wawancara terkini, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan bahwa kekeringan telah mengganggu kehidupan sekitar 123 kepala keluarga atau 310 orang di Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari. Sementara itu, pemerintah daerah lokal telah mengambil langkah pencegahan dengan menerapkan status siaga darurat dari 1 Juli hingga 30 September 2026.
“Sebagai langkah penanggulangan, BPBD Ciamis menyalurkan satu tangki air bersih, sekitar 5.000 liter, kepada masyarakat terdampak. Kebutuhan air yang meningkat telah memaksa pihak setempat untuk memprioritaskan distribusi air dari sumber cadangan,” terang Muhari.
Kondisi kekeringan di Ciamis tidak hanya menggangu kebutuhan air, tetapi juga berdampak pada produksi pertanian lokal. Beberapa petani mengalami kerugian signifikan akibat gagal panen, sementara peternak mengeluhkan ketersediaan pakan ternak yang semakin langka. BNPB memperkirakan bahwa kekeringan ini dapat berlangsung hingga akhir musim kemarau, yang memerlukan koordinasi intensif antara pusat dan daerah.
Wilayah Sukoharjo: Krisis Air Mengancam Masyarakat
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, juga terdampak berat dari musim kemarau yang sedang berlangsung. BNPB mencatat bahwa kekeringan menggangu tiga desa, yaitu Kedungjambal, Tawangsari; Kunden, Bulu; dan Weru, Weru, dengan total 376 kepala keluarga atau 1.179 orang yang mengalami kesulitan. Status darurat bencana telah diberlakukan sejak 1 Mei hingga 30 November 2026, sebagai respons terhadap krisis yang semakin mengkhawatirkan.
“BPBD Sukoharjo terus berupaya memenuhi kebutuhan air masyarakat dengan menyalurkan sembilan tangki air bersih, sekitar 45.000 liter, hingga kini. Namun, kapasitas penyediaan air masih terbatas, sehingga masyarakat meminta bantuan tambahan,” tambah Muhari.
Di Sukoharjo, kekeringan memengaruhi penggunaan air untuk keperluan sehari-hari, termasuk air minum, mandi, dan keperluan rumah tangga. BNPB merekomendasikan peningkatan penggunaan teknologi irigasi dan pengelolaan air hujan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber air terbatas. Selain itu, masyarakat diimbau untuk menghemat air dan memanfaatkan sumur bor atau waduk lokal sebagai solusi sementara.
BNPB juga menyoroti kekeringan di beberapa daerah lain di Jawa Tengah, seperti Kabupaten Ngawi dan Ponorogo, yang juga mengalami penurunan volume air di waduk dan sungai. Dampak kekeringan tidak hanya terbatas pada daerah paling terdampak, tetapi juga mengancam ketersediaan air untuk wilayah sekitarnya. Para ahli memprediksi bahwa kondisi ini bisa berlanjut hingga akhir musim kemarau, sehingga perlu kehati-hatian dalam pemantauan cuaca dan persiapan darurat.
Di Jawa Barat, kekeringan berdampak pada sektor pertanian yang mengandalkan irigasi alami. Berdasarkan data terkini, sekitar 15.000 hektar lahan pertanian terancam gagal panen, terutama di daerah dataran tinggi. Sementara itu, di Jawa Tengah, angka kerugian mencapai 20.000 hektar, yang berpotensi mengganggu pasokan pangan nasional. Kebutuhan air yang meningkat juga mengakibatkan kelangkaan di industri kecil dan rumah tangga.
Dalam rangka mengurangi dampak kekeringan, BNPB mengingatkan masyarakat untuk mengikuti arahan pemerintah daerah dan memanfaatkan sumber air alternatif. Upaya penanggulangan yang sedang dilakukan melibatkan penggunaan alat pompa air, penyaluran bantuan dari pemerintah pusat, dan kolaborasi dengan organisasi nirlaba. Muhari menekankan bahwa kekeringan tidak hanya menjadi masalah lokal, tetapi juga memerlukan respons nasional untuk mengatasi tantangan yang semakin kompleks.
Musim kemarau yang berlangsung hingga akhir tahun 2026 ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah dan BNPB. Para pejabat mengingatkan bahwa perluasan wilayah terkena kekeringan memerlukan kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan sumber daya air dan mitigasi bencana. Dengan memperhatikan kondisi cuaca yang tidak menentu, BNPB terus memantau situasi dan mempersiapkan langkah darurat untuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi.
