Pramono Usulkan Tambahan 1.000 Kuota Sekolah Rakyat untuk Anak Jalanan dan Putus Sekolah
Main Agenda – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajukan usulan penambahan 1.000 kuota Sekolah Rakyat dalam program Main Agenda. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak jalanan, lulusan putus sekolah, serta keluarga kurang mampu di wilayah DKI Jakarta. Dalam kunjungannya ke Jakarta Selatan, Pramono menegaskan pentingnya pendidikan sebagai sarana memutus siklus kemiskinan dan mengembangkan potensi generasi muda.
Tujuan dan Manfaat Program Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat, yang sebelumnya menampung sekitar 100 siswa di Jakarta Selatan, dinilai Pramono sebagai langkah strategis dalam menjangkau masyarakat yang paling rentan. Menurutnya, sekolah ini tidak hanya memberikan pendidikan dasar, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui pelatihan keterampilan. Dengan tambahan 1.000 kuota, pemerintah daerah berharap dapat memperluas cakupan program ini ke lebih banyak wilayah, sehingga menjangkau lebih banyak anak yang belum memiliki akses pendidikan formal.
“Program ini menjadi harapan bagi anak-anak yang tidak memiliki kesempatan belajar di sekolah umum. Mereka butuh ruang yang aman, fasilitas pendidikan, dan bimbingan untuk meraih masa depan yang lebih baik,” jelas Pramono saat peluncuran buku Marhaenisme Dalil Baru untuk Gen Z di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Struktur dan Fasilitas Sekolah Rakyat
Dalam rinciannya, Sekolah Rakyat akan berupa boarding school yang menyediakan asrama, makanan, dan layanan kesehatan untuk siswa. Pramono mengungkapkan bahwa fasilitas ini dirancang agar anak jalanan dan putus sekolah tidak hanya menerima pendidikan, tetapi juga perlindungan sosial. Usulan ini disambut antusias oleh pengelola program, yang menilai ketersediaan kuota tambahan akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengurangi beban siswa.
“Saya ingin memastikan bahwa semua siswa tidak hanya mendapat ilmu, tetapi juga suasana belajar yang nyaman dan motivasi untuk terus bersekolah,” tambah Pramono, menekankan bahwa pemerintah pusat akan menjadi penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pembelajaran, sementara DKI Jakarta berperan dalam menyediakan infrastruktur pendukung.
Kesiapan Pemerintah DKI dan Tantangan Implementasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap mendukung usulan Pramono dengan menyediakan fasilitas asrama dan lingkungan belajar yang kondusif. Namun, beberapa tantangan diperkirakan muncul, seperti keterbatasan anggaran dan kebutuhan tambahan tenaga pendidik. Pramono menegaskan bahwa penambahan kuota akan segera direalisasikan, dengan target penerapan pada akhir tahun ini.
“Kami akan mengupayakan kerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan program ini berjalan optimal. Main Agenda ini adalah prioritas pemerintah, dan kami yakin bisa menyelesaikan target kuota 1.000 siswa dalam waktu dekat,” ujar Pramono, menyoroti bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya Jakarta untuk menangani masalah pendidikan secara holistik.
Usulan penambahan kuota Sekolah Rakyat ini juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia yang memiliki masalah serupa. Pramono menjelaskan bahwa Main Agenda tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada transformasi sosial melalui pendidikan. Ia menargetkan bahwa 1.000 siswa tambahan akan membantu memperkuat kualitas program, terutama dalam menampung anak jalanan yang tercatat sebanyak 15.000 orang di DKI Jakarta.
Kompetensi dan Pengembangan Program
Program Sekolah Rakyat sebelumnya telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan literasi dan menurunkan angka putus sekolah di Jakarta Selatan. Dengan penambahan kuota, pemerintah berharap bisa mengembangkan kurikulum yang lebih adaptif, termasuk pelatihan vokasi dan pengembangan soft skill. Pramono juga menegaskan bahwa program ini akan terus diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan visi Main Agenda membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya.
“Kami juga akan memastikan bahwa siswa yang diterima memiliki akses ke peluang kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Main Agenda ini tidak hanya tentang sekolah, tetapi juga tentang masa depan anak-anak Jakarta,” tambah Pramono, menyoroti bahwa pendidikan harus diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi lokal.
Dengan penambahan kuota ini, Pramono berharap program Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menekan angka anak jalanan dan putus sekolah. Ia menegaskan bahwa Main Agenda akan terus diprioritaskan dalam rencana pembangunan pemerintah DKI Jakarta, terlepas dari tantangan yang mungkin muncul. Selain itu, Pramono juga berharap program ini bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pendidikan nasional.
