What Happened During: Prabowo Sebut BUMN Sumber Korupsi, Minta Koruptor Sadar Diri dan Perhatikan Gaji Guru
What Happened During perayaan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 menjadi sorotan saat Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kritik terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di acara yang berlangsung di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Minggu (12/7/2026), Prabowo menyatakan bahwa BUMN sering kali menjadi sumber praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Ia menekankan pentingnya reformasi untuk memperbaiki sistem BUMN dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana. Selain itu, Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada nasib guru, menyoroti bahwa gaji yang memadai adalah kebutuhan utama untuk memastikan kualitas pendidikan di Indonesia.
Pernyataan Tegas terhadap Korupsi
Dalam What Happened During pidato resmi di acara tersebut, Prabowo menyoroti peran BUMN sebagai penggerak utama masalah korupsi di Indonesia. “BUMN-BUMN akan kita perbaiki, karena selama ini mereka dianggap sebagai sumber korupsi,” tegasnya. Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya menegaskan komitmen pemerintah untuk mencegah penyimpangan keuangan yang telah lama menjadi keluhan masyarakat. Prabowo juga menegaskan bahwa masyarakat kini lebih sadar akan dampak korupsi, dan ia meminta para pelaku korupsi untuk bersadar diri serta mengembalikan kekayaan negara yang telah mereka ambil.
“Saudara ingin Presiden-mu bicara jujur, kan? Saya mengingatkan sekali lagi, sejak dulu saya selalu menyampaikan hal ini. Hei koruptor, sadar diri dan hentikan praktik kalian. Rakyat tidak bodoh, mereka mengetahui dampaknya. Kembalikan kekayaan rakyat dengan baik,” tutur Prabowo dalam What Happened During kesempatan tersebut.
Kritik Prabowo terhadap BUMN juga menyentuh kesejahteraan guru sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keuangan negara. Ia mengingatkan bahwa gaji yang baik adalah kunci untuk memastikan kualitas pendidikan yang layak, karena guru merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia. “Guru butuh gaji yang baik, karena mereka adalah salah satu penggerak utama perbaikan sistem BUMN,” tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak hanya memfokuskan pada korupsi dalam lembaga BUMN, tetapi juga menyentuh kebutuhan mendasar sektor pendidikan sebagai bagian dari kebijakan nasional.
Tantangan dan Prospek Perbaikan BUMN
Dalam What Happened During diskusi, Prabowo menyebut bahwa perbaikan BUMN memerlukan keterlibatan pihak eksternal dan internal. Ia menegaskan bahwa reformasi harus dilakukan secara bertahap, dengan pengawasan ketat dari lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Prabowo juga menekankan bahwa BUMN tidak hanya perlu diberi bimbingan, tetapi juga harus diberikan ruang untuk berkembang dengan tetap menjaga integritas keuangan. “BUMN harus diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik, tetapi jangan sampai menjadi sarang korupsi,” ujarnya.
What Happened During pertemuan tersebut juga menunjukkan perhatian Prabowo terhadap isu kesejahteraan guru. Ia menyebut bahwa gaji yang memadai akan memperkuat motivasi para pendidik, sehingga mereka dapat fokus pada tugas utama, yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas. Prabowo menyoroti bahwa kondisi keuangan BUMN yang tidak stabil berdampak pada kesejahteraan guru, yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. “Guru adalah pahlawan, mereka harus dihargai dengan gaji yang sepadan,” tambahnya.
Kritik Prabowo terhadap BUMN dalam What Happened During tersebut mendapat respons dari berbagai pihak. Beberapa pihak menyetujui langkah tegasnya untuk mengoreksi masalah korupsi, sementara lainnya mempertanyakan kemampuan BUMN dalam menjalankan reformasi. Namun, secara umum, apa yang terjadi selama acara ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi BUMN. Dengan menekankan pentingnya gaji guru sebagai bagian dari kebijakan ekonomi, Prabowo memberikan gambaran bahwa perbaikan BUMN tidak hanya tentang korupsi, tetapi juga tentang mengatur alokasi dana yang tepat untuk sektor vital seperti pendidikan.
