Ketua MPR: Kopdes Merah Putih Bukan Sekadar Badan Usaha

KDKMP Lebih dari Sekedar Entitas Bisnis: Muzani Tekankan Nilai Demokrasi Ekonomi

Partaiberita.com – Jakarta — Dalam Sidang Tahunan MPR RI yang berlangsung bersama Sidang Bersama DPR-DPD RI pada Jumat, 14 Agustus 2026, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan pesan penting mengenai peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menegaskan bahwa lembaga ini memiliki makna yang jauh melampaui fungsi sebagai badan usaha biasa.

“Koperasi bukan sekadar badan usaha. Koperasi adalah semangat untuk maju bersama,” tegas Muzani di hadapan peserta sidang.

Landasan Konstitusional dan Demokrasi Ekonomi

Muzani mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia telah menetapkan bahwa perekonomian negara harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi ekonomi dalam kehidupan,” ujarnya.

Menurutnya, amanat konstitusi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan mekanisme persaingan bebas. Sistem yang terlalu mengandalkan kompetisi semata berisiko membuat kelompok kuat semakin dominan sementara pihak lemah terus terpinggirkan.

Manfaat Konkret bagi Masyarakat

Ketua MPR menjelaskan bahwa koperasi yang dijalankan secara profesional dan sehat dapat memberikan berbagai manfaat nyata. Petani akan mendapatkan posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi. Nelayan memperoleh kemudahan akses ke pasar yang lebih luas. Pelaku usaha mikro juga mendapat ruang untuk berkembang.

Selain itu, sistem koperasi membantu memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok sehingga harga lebih terjangkau. Nilai tambah ekonomi pun dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.

Ukuran Keberhasilan Koperasi

Muzani menyampaikan bahwa keberhasilan sebuah koperasi tidak hanya diukur dari sisi finansial semata. Indikator utamanya meliputi pertumbuhan kegiatan ekonomi produktif, peningkatan pendapatan para anggota, kualitas tata kelola organisasi, serta bertambahnya kemandirian masyarakat.

Dengan demikian, KDKMP hadir sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.