Prabowo Tak Singgung IKN saat Pidato RAPBN 2027, Ini Kata Basuki

Basuki Hadimuljono Tanggapi Ketidakhadiran IKN dalam Pidato RAPBN 2027 Prabowo

Partaiberita.com – Presiden Prabowo Subianto tidak secara eksplisit menyebut Ibu Kota Negara (IKN) saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Namun, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Basuki Hadimuljono meyakini hal tersebut bukan berarti pembangunan IKN terabaikan. Ia menjelaskan bahwa fokus utama presiden saat pidato berada pada delapan sektor dalam program kerja prioritas nasional (PKPN).

Menurut Basuki, IKN tetap masuk dalam prioritas pemerintah meskipun tidak disebut secara terpisah. “Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri, itu saya kira kebijakan beliau,” ujar Basuki di lokasi IKN pada Sabtu (15/8/2026).

Anggaran Negara Meningkat Signifikan

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo mengemukakan bahwa belanja negara untuk RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan belanja negara dalam APBN 2026 yang sebesar Rp3.842,7 triliun.

“Belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026,” tegas Presiden saat menyampaikan pidato.

IKN dalam Klaster Infrastruktur

Basuki lebih lanjut menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan bagian integral dari klaster infrastruktur yang telah ditetapkan sebagai fokus utama dalam RAPBN 2027. Ia menambahkan bahwa selain infrastruktur, terdapat juga aspek kewilayahan dan desa yang menjadi perhatian.

“Tapi ada di dalam kluster infrastruktur dan apa itu, kewilayahan, dan desa. Saya kira di kluster itu ada pembangunan IKN,” ucapnya.

Ketidakhadiran penyebutan IKN secara spesifik dalam pidato Prabowo tidak menjadi masalah menurut Basuki. Ia menilai hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang diambil oleh presiden untuk menyederhanakan penyampaian prioritas pembangunan nasional.