Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Adhoc, Istana Tegaskan Tak Terbatas Benahi BUMN

Mensesneg Jelaskan Visi Prabowo Soal Pengadilan Adhoc dan Amnesti BUMN

Partaiberita.com – JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan klarifikasi mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengemukakan gagasan pembentukan pengadilan adhoc serta amnesti bagi para eksekutif BUMN yang telah mengembalikan aset negara. Menurut Prasetyo, gagasan tersebut mencerminkan semangat kuat pemerintah untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan milik negara.

Seorang pejabat tinggi istana tersebut menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 21 bulan kepemimpinannya, Presiden Prabowo telah menunjukkan perhatian khusus terhadap berbagai sektor strategis, dengan BUMN menjadi salah satu fokus utamanya.

“Sebenarnya yang secara substantif harus atau apa namanya dimaksud oleh Bapak Presiden adalah betapa beliau dalam 21 bulan masa kepemimpinan ini mencoba membenahi beberapa sektor yang salah satunya yang paling beliau concern adalah mengenai BUMN kita,” kata Prasetyo pada Sabtu (15/8/2026).

Konteks Pembentukan Pengadilan Adhoc

Prasetyo menilai bahwa wacana pengadilan adhoc maupun amnesti muncul dalam kerangka keinginan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dalam tubuh BUMN. Hal ini termasuk kemungkinan adanya tindakan korporasi di masa lalu yang dinilai kurang tepat dan perlu ditindaklanjuti.

Menurutnya, ungkapan yang disampaikan Presiden tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memiliki semangat yang tidak terbatas dalam memperbaiki BUMN. Pemerintah saat ini belum memasuki tahap pembahasan formal mengenai pemberian amnesti kepada para petinggi BUMN.

“Jadi kalau pertanyaannya apakah sampai amnesti, ya belum kan terlalu jauh kalau sudah sampai ke proses amnesti,” ungkapnya.

Fokus pada Tata Kelola BUMN

Prasetyo menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memperbaiki tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN. Pembenahan yang dilakukan mulai menunjukkan dampak positif terhadap kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah di Indonesia.

Menurut pejabat istana tersebut, pendekatan yang diambil pemerintah tidak hanya bersifat reaktif terhadap masalah yang ditemukan, tetapi juga proaktif dalam menciptakan sistem yang lebih baik untuk masa depan BUMN Indonesia.