Ekspor Dua Kuda Indonesia Senilai USD10 Juta Tertahan, Ada Apa?

Ekspor Dua Kuda Indonesia Senilai USD10 Juta Tertahan di Pelabuhan — Apa yang Terjadi?

Partaiberita.com – Ekspor Dua Kuda Indonesia senilai sekitar USD10 juta kini terhenti total di kawasan KBN Marunda akibat kendala pada mekanisme kepabeanan. Produk yang telah selesai diproses tidak dapat dikirim ke pasar luar negeri, sementara lini produksi perusahaan masih beroperasi penuh. Kondisi ini memperparah tekanan finansial PT Dua Kuda Indonesia yang tengah menjalani proses kepailitan dan membuat seluruh rencana pemulihan operasional berada di ujung tanduk. Setiap hari penumpukan stok berarti biaya gudang, perawatan bahan baku, dan risiko degradasi kualitas yang terus membengkak tanpa menghasilkan sepeser pun pendapatan.

Dampak pada Skema Going Concern

Ridwan, perwakilan Serikat Pekerja Dua Kuda Indonesia, menjelaskan bahwa skema going concern yang sudah berjalan tidak lagi berfungsi secara maksimal. Dalam kerangka kepailitan, going concern dirancang agar perusahaan tetap beroperasi dan mempertahankan nilai asetnya hingga ditemukan pembeli atau mitra strategis. Namun menurut Ridwan, kemampuan memproduksi tanpa akses jalur ekspor membuat seluruh upaya pemulihan menjadi sia-sia dan hanya menambah beban biaya operasional yang tak berujung.

“Jadi kita bisa produksi tapi tidak bisa mengeluarkan hasil produksinya untuk ekspor,” ujar Ridwan di Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Ia menegaskan bahwa tanpa kelancaran pengiriman barang keluar negeri, kerangka going concern kehilangan maknanya. Stok yang menumpuk bukan sekadar masalah logistik; ia mengunci modal kerja, mempercepat keausan bahan baku, dan mengurangi daya tarik perusahaan di mata calon investor atau pembeli aset.

“Kalau tanpa adanya ekspor keluar barang ini, sepertinya cuma-cuma, sia-sia going concern ini. Kita bisa produksi tapi tidak bisa keluar barang,” katanya.

Kendala Kepabeanan dan Sengketa dengan Kurator

Serikat pekerja bersama manajemen telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Hakim Pengawas. Salah satu tuntutan utama adalah percepatan penyelesaian kewajiban finansial kepada otoritas kepabeanan dan cukai agar produk yang menumpuk dapat kembali mengalir ke pasar ekspor dan menghasilkan arus kas yang dibutuhkan untuk melanjutkan operasi.

Pihak kurator berargumen bahwa tagihan kepada Bea Cukai tercatat dalam daftar piutang tetap. Dengan logika tersebut, pembayaran kepada satu kreditur dikhawatirkan memicu klaim serupa dari kreditur lain secara berantai dan mengganggu urutan distribusi aset yang telah ditetapkan pengadilan.

Namun serikat pekerja menolak pandangan itu. Mereka menilai setiap aturan seharusnya diukur dari manfaatnya terhadap kelangsungan usaha, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap urutan piutang yang justru mempercepat kebangkrutan total dan menghilangkan seluruh nilai residu perusahaan.

“Secara logika, aturan ini kan dibuat untuk kebermanfaatan. Jadi harusnya mereka lebih mengedepankan manfaat itu,” ujar Ridwan.

Tekanan Waktu: Tahap Ketiga Pemulihan

Ridwan menilai tidak rasional apabila biaya operasional going concern telah dikeluarkan sementara produk hasil produksi tidak dapat dijual maupun diekspor. Ia mendesak agar tahap ketiga going concern segera mendapat persetujuan, mengingat stok bahan baku dan barang jadi terus menipis dari waktu ke waktu. Tanpa intervensi cepat, perusahaan berisiko kehilangan kapasitas produksinya secara permanen sebelum masalah kepabeanan terselesaikan.

Keterlambatan penyelesaian