Soal Imbauan WFA dan PJJ, Pramono: Arahan Pusat Bukan Antisipasi Demo

Pemprov DKI Terapkan WFA dan PJJ: Pramono Tekankan Itu Arahan Pusat, Bukan Respons Demo

Tindak Lanjut Instruksi Mensesneg

Partaiberita.com – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengumumkan kebijakan work from anywhere (WFA) serta pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada Selasa (18/8/2026) bukan lahir dari inisiatif daerah. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan pelaksanaan langsung dari instruksi pemerintah pusat yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

“Hal yang berkaitan dengan PJJ, maka Pemerintah DKI Jakarta tentunya menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan atau arahan pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara.”

Pernyataan itu diucapkan Pramono saat berada di kawasan Jakarta Timur pada hari yang sama.

Bukan Langkah Antisipasi Aksi Massa

Di tengah rencana unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada hari tersebut, Pramono dengan tegas menolak mengaitkan kebijakan WFA dan PJJ dengan upaya mencegah kerumunan massa. Ia menyebut bahwa Pemprov DKI sekadar menjalankan mandat dari atas tanpa memperhitungkan faktor demonstrasi.

“Ah, saya yang penting apa yang menjadi arahan kita jalankan, saya enggak mau mikir ke sana (demo).”

Pengecualian bagi Sektor Pelayanan Publik

Walaupun kebijakan bekerja dari mana pun diberlakukan secara luas, Pramono menetapkan pengecualian bagi tenaga yang tugasnya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Para pekerja di sektor pelayanan publik diwajibkan tetap hadir di lokasi kerja agar interaksi tatap muka dengan warga yang membutuhkan tidak terputus.

“Karena mereka harus ada di lapangan, mereka harus berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang membutuhkan.”

(Rahman Asmardika)