BEM UI Gelar Demo di Bundaran HI, Bawa Delapan Tuntutan

Aksi #MerebutKemerdekaan: BEM UI Sampaikan Delapan Tuntutan di Bundaran HI

Latar Belakang Aksi

Partaiberita.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dijadwalkan turun ke jalan pada Selasa, 18 Agustus 2026, di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Aksi yang diberi nama #MerebutKemerdekaan ini membawa delapan pokok tuntutan yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat. Menurut pihak BEM UI, daftar tuntutan tersebut dirumuskan sebagai jawaban atas berbagai persoalan nyata yang tengah melanda kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Menanggapi permasalahan kehidupan bernegara yang nyata terjadi di segala haluan negeri, maka disusunlah delapan pokok tuntutan yang menjadi dasar aksi #MerebutKemerdekaan yang akan segera dilaksanakan.”

Kutipan tersebut tercantum dalam dokumen Executive Summary #MerebutKemerdekaan yang dirilis oleh BEM UI.

Isi Delapan Tuntutan

Delapan poin yang dibawa mahasiswa mencakup spektrum isu yang luas. Di antaranya adalah penghentian apa yang disebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyatnya sendiri, pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pelaksanaan reforma agraria yang sesungguhnya.

Di bidang ekonomi dan program pemerintah, BEM UI menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) serta kebutuhan pokok. Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penghentian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Soal tata kelola pemerintahan, mahasiswa mendesak agar pemusatan kekuasaan dihentikan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dibatalkan, dan otonomi daerah dikembalikan. Mereka turut meminta penetapan status bencana nasional bagi wilayah Sumatra dan Flores yang terdampak bencana alam, serta percepatan proses pemulihan di daerah-daerah tersebut.

Isu Ruang Sipil

Sebagai poin penutup, BEM UI menyoroti persoalan ruang sipil. Mereka mendesak pemerintah menghentikan segala bentuk represivitas dan intervensi TNI-Polri terhadap aktivitas sipil, serta membubarkan Yonif Teritorial Pembangunan (TP).