Praperadilan Febrie Adriansyah Digelar Hari Ini, Tim Hukum: Hormati Prosesnya

Sidang Praperadilan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dimulai di PN Jakarta Selatan

Partaiberita.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan pada Selasa, 18 Agustus 2026, yang menyangkut mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Febrie Adriansyah. Agenda utama persidangan kali ini adalah menguji keabsahan sejumlah langkah prosedural dalam penanganan perkara yang menjerat kliennya.

Fokus Pengujian: Prosedur, Bukan Substansi

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, menegaskan bahwa praperadilan kali ini tidak menyentuh substansi perkara melainkan menyoroti aspek prosedural. Ia merinci bahwa dua titik utama yang diuji meliputi penetapan tersangka sebagai bentuk upaya paksa yang dilakukan tanpa terlebih dahulu memeriksa calon tersangka, serta tindakan penggeledahan. Selain itu, konsekuensi hukum dari kedua tindakan tersebut turut menjadi objek penilaian.

“Yang kami uji dalam praperadilan ini adalah prosedurnya. Apakah penetapan tersangka, penggeledahan, maupun upaya paksa lainnya telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak. Hal tersebut yang nantinya kami serahkan untuk diperiksa dan dinilai oleh hakim.”

Panggilan untuk Menghormati Proses

Febri menekankan bahwa forum praperadilan pada hakikatnya merupakan wadah hukum untuk memastikan setiap tindakan dalam penegakan hukum berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ia menyerukan agar seluruh pihak memberikan ruang bagi majelis hakim untuk memeriksa dan menilai perkara secara objektif.

“Kami mengajak semua pihak menghormati proses persidangan dan memberikan ruang kepada hakim untuk memeriksa serta menilai perkara ini secara objektif.”

Praperadilan sebagai Hak, Bukan Penghalang

Menurut Febri, langkah Febrie mengajukan praperadilan justru merupakan wujud penghormatan terhadap mekanisme hukum. Ia menilai bahwa seluruh perdebatan terkait hukum acara semestinya diuji melalui forum yang telah disediakan undang-undang, bukan melalui jalur lain.

“Jadi tidak tepat jika praperadilan dipahami sebagai cara untuk mengaburkan proses hukum. Praperadilan merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang dan berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan. Hal ini penting untuk dipahami secara tepat oleh publik.”