Dony Oskaria Sebut Utang Kopdes Rp240 Triliun di Himbara Dijamin Purbaya

Dony Oskaria: Fasilitas Rp240 Triliun untuk Kopdes di Himbara Berstatus Jaminan Negara

Partaiberita.com – Jakarta — Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN yang juga menjabat Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, memberikan klarifikasi tegas soal peran Bank BUMN (Himbara) dalam menyalurkan kredit kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia menekankan bahwa seluruh skema pembiayaan itu merupakan program strategis pemerintah dan telah dilengkapi jaminan tertulis resmi dari Kementerian Keuangan, sehingga tidak menciptakan beban kewajiban berlebih atau potensi default bagi perbankan BUMN.

Mekanisme Jaminan yang Melindungi Posisi Himbara

Dony membantah narasi yang beredar bahwa komitmen pembiayaan Kopdes membebani likuiditas portofolio Himbara. Ia menegaskan bahwa kredit yang disalurkan sepenuhnya ditopang oleh jaminan negara, bukan oleh kemampuan bayar koperasi itu sendiri.

“Nah, ini juga perlu diluruskan. Ini bukan komitmen sebetulnya. Bahwa memang kami itu memberikan kredit atas jaminan daripada pemerintah. Ini harus clear,”

Pernyataan tersebut disampaikan Dony ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (18/8/2026). Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memahami struktur mitigasi risiko secara proporsional, bukan berdasarkan potongan informasi yang keluar dari konteksnya.

Tidak Ada Skenario Default bagi Himbara

Dony menolak keras spekulasi bahwa Himbara akan mengalami gagal bayar akibat fasilitas Kopdes. Menurutnya, selama jaminan tertulis dari Menteri Keuangan masih berlaku, posisi perbankan BUMN sepenuhnya terlindungi.

“Jadi, banyak yang bilang nanti Himbara akan terdampak. Nggak ada hubungannya, karena Himbara memegang jaminan. Itu lho. Jadi, jangan nanti digoreng-goreng ini berbahaya, terapi Himbara akan default, ya nggak mungkin orang kita dijamin,”

Ia menambahkan bahwa apabila terjadi kendala pemulihan pinjaman di tingkat operasional, Himbara memiliki kepastian klaim karena kredit tersebut secara eksplisit dijamin oleh Menteri Keuangan.

“Waktu kita memberikan kredit, ya, itu memang kredit itu dijamin oleh Menteri Keuangan. Jadi, tidak. Jadi, ya, kami tinggal eksekusi jaminannya, kan,”

Imbauan agar Publik Melihat Kebijakan Secara Utuh

Menutup penjelasannya, Dony mengimbau agar masyarakat tidak memperkeruh persepsi mengenai stabilitas bank-bank BUMN. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan program pemerintah yang tidak boleh dipotong-potong atau dikotomi-kotomi dalam pemberitaannya.

“Jadi, buat Himbara, supaya teman-teman yang di luar juga memahami, tidak ada resikonya buat Himbara, karena Himbara memegang jaminan tertulis bahwa itu ditanggung. Jadi, harus clear. Bahwa ini kan program pemerintah, jadi tidak perlu kita dikotomi-dikotomi. Ini nanti akan, ini perlu juga disampaikan. Tapi jangan dipotong-potong,”