Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan, Perang Melawan Korupsi Tidak Boleh Kehilangan Pijakan Konstitusional

Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan Perang Melawan Korupsi

Partaiberita.com – Dalam konteks Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan Perang melawan korupsi, satu pertanyaan mendasar kembali mengemuka di ruang publik Indonesia: sejauh mana negara mampu menjamin keadilan yang bersih bagi seluruh warganya? Peringatan 81 tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meninjau ulang komitmen konstitusional bangsa. Korupsi yang terus menggerus kas negara berjalan sejajar dengan persoalan genting lainnya, yakni merosotnya kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum. Keduanya saling memperkuat dan membentuk lingkaran setan yang, jika dibiarkan, akan menggerogoti fondasi negara hukum dari dalam.

Bukan Kekurangan Aturan, Melainkan Keberanian Menegakkan

Pieter C Zulkifli, pengamat hukum sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI, menegaskan bahwa hambatan paling krusial yang dihadapi Indonesia hari ini bukan lagi kelangkaan regulasi. Ratusan undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan pelaksana telah tersedia di rak-rak perpustakaan hukum. Yang sesungguhnya menjadi akar masalah, menurutnya, adalah keberanian serta kejujuran aparat ketika menjalankan mandat yang diberikan undang-undang. Tanpa integritas personal di balik meja pengadilan dan ruang penyidikan, seketat apa pun bunyi pasal akan tetap menjadi teks mati.

“Pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian sekaligus integritas. Sebab, hukum kehilangan martabat ketika ditegakkan dengan cara melanggar hukum.”

Pernyataan itu disampaikan Pieter dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8/2026). Ia menekankan bahwa di tengah aspirasi masyarakat akan keadilan yang bersih, penegakan hukum wajib dijalankan secara jujur, profesional, dan bermartabat. Setiap penyimpangan prosedural, sekecil apa pun, membuka celah bagi intervensi kepentingan dan pada akhirnya melemahkan legitimasi institusi negara.

Kemerdekaan yang Lebih dari Sekadar Bebas Penjajahan

Menurut Pieter, usia ke-81 republik seharusnya menjadi titik balik bagi Indonesia untuk menunjukkan kedewasaan sebagai negara hukum. Kemerdekaan, lanjutnya, tidak boleh direduksi semata-mata sebagai terbebas dari cengkeraman kolonial. Makna yang lebih dalam adalah kemampuan negara memastikan setiap warga memperoleh akses keadilan tanpa diskriminasi, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kedekatan politik. Dalam kerangka Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan Perang melawan korupsi, dimensi inilah yang menjadi ujian sesungguhnya bagi kedewasaan konstitusional bangsa.

“Negara hukum tidak hanya diukur dari banyaknya orang yang dipenjara, tetapi dari seberapa teguh aparat penegak hukum mematuhi hukum yang mereka tegakkan.”

Ia mengingatkan agar hukum tidak tergelincir menjadi instrumen kekuasaan belaka. Ketika proses peradilan lebih mengutamakan hasil daripada prosedur, ketika dakwaan disusun untuk membenarkan kesimpulan yang sudah ada sebelumnya, maka prinsip presumption of innocence dan due process of law kehilangan maknanya. Konstitusi, dalam pandangan Pieter, bukan dokumen dekoratif di lobi gedung negara, melainkan pagar hidup yang membatasi kekuasaan agar tidak melampaui batas kewarasan.

Kritik Publik sebagai Bahan Evaluasi Bersama

Pieter juga menyoroti gelombang kritik terhadap praktik penegakan hukum yang marak belakangan ini. Ia menilai sorotan tersebut semestinya dijadikan bahan introspeksi kolektif, bukan sekadar bahan konsumsi media sosial. Kritik itu kian relevan ketika beredar tudingan bahwa sejumlah saksi dipaksa memberikan keterangan, diancam dengan penahanan, atau bahkan diduga dijebak demi memperkuat konstruksi perkara. Setiap tudingan semacam itu, meskipun belum tentu terbukti, menuntut respons transparan dari institusi terkait agar kepercayaan publik tidak terus terkikis.

Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan Perang melawan korupsi, pada akhirnya, bukan hanya milik akademisi atau pembuat kebijakan. Ia adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa: legislator yang merancang aturan, eksekutif yang menjalankan kebijakan, yudikatif yang memutus perkara, serta masyarakat sipil yang mengawasi. Tanpa partisipasi aktif semua pihak, peringatan kemerdekaan akan berubah menjadi ritual kosong yang tidak mengubah satu pun praktik di lapangan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan Perang melawan korupsi berarti Indonesia gagal memerangi korupsi? Tidak secara otomatis. Refleksi ini adalah ajakan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme yang sudah ada. Pieter C Zulkifli menegaskan bahwa masalah utamanya bukan ketiadaan aturan, melainkan keberanian dan integritas dalam pelaksanaannya. Evaluasi berkala justru menunjukkan bahwa negara masih memiliki kapasitas untuk memperbaiki diri.

Bagaimana peran masyarakat sipil dalam konteks ini? Masyarakat sipil berperan sebagai pengawas eksternal. Kritik publik, menurut Pieter, semestinya dijadikan bahan introspeksi kolektif oleh institusi penegak hukum. Transparansi proses, akses informasi perkara, dan mekanisme pengaduan yang efektif adalah instrumen yang memungkinkan pengawasan tersebut berjalan tanpa mengganggu independensi pengadilan.

Apa langkah konkret yang disarankan agar penegakan hukum tidak kehilangan pijakan konstitusional? Langkah yang diisyaratkan mencakup penguatan mekanisme checks and balances di internal lembaga peradilan, pelatihan berkala tentang etika profesi bagi hakim dan penyidik, serta penyederhanaan prosedur agar warga tidak perlu bergantung pada perantara untuk mengakses keadilan. Semua langkah itu harus berpijak pada prinsip bahwa hukum ditegakkan dengan cara yang juga sah secara hukum.