Willy Aditya Dorong Perkapi Perkuat Peran bagi Keadilan dan Penegakan Hukum
Partaiberita.com – DPR – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta Persatuan Kurator dan Pengurus Indonesia (Perkapi) membuktikan manfaatnya secara nyata bagi penegakan hukum di Indonesia. Pesan itu disampaikan saat pelantikan jajaran pengurus Perkapi di Ballroom Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat malam, 18 September 2026.
Dalam arahannya, Willy menekankan bahwa organisasi profesi tidak cukup hanya hadir secara administratif atau menonjolkan posisi para pengurusnya. Perkapi didorong untuk meningkatkan mutu kerja secara substantif, dengan menjadikan keahlian dan kewenangannya sebagai bagian dari upaya membangun tata hukum yang lebih adil.
“Perkapi harus melompat ke tingkatan kesadaran tertinggi dengan menjadikan hukum sebagai instrumen untuk membangun peradaban bangsa yang adil,” kata Willy.
Organisasi Diminta Melampaui Formalitas
Willy menilai sejumlah organisasi di Indonesia masih berhenti pada orientasi eksistensi. Dalam kondisi seperti itu, perhatian lebih banyak tertuju pada popularitas tokoh, jabatan, dan pengakuan formal, sementara sumbangan yang dapat dirasakan masyarakat belum menjadi prioritas utama.
Ia mengingatkan bahwa organisasi profesi memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menjaga keberadaan lembaga. Perkapi, sebagai wadah kurator dan pengurus, diharapkan dapat memperkuat kualitas profesi serta ikut menghadirkan praktik hukum yang berpihak pada keadilan.
Pengurus organisasi juga diajak menata budaya internal. Willy menyoroti kebiasaan pemberian penghargaan maupun penempatan pada posisi strategis yang kadang didasarkan pada kedekatan dengan pimpinan, bukan pada rekam kerja dan kapasitas seseorang. Pola tersebut, kata dia, perlu diperbaiki agar organisasi mampu berkembang dengan landasan profesionalisme.
“Ini bukan organisasi yang melayani dirinya, tidak lagi di level eksistensialis, tapi ayo kita berkolaborasi bersama-sama membangun peradaban ini,” tegasnya.
Ajakan berkolaborasi tersebut menempatkan Perkapi bukan hanya sebagai rumah bagi anggotanya, melainkan sebagai unsur yang dapat memberi pengaruh positif di tengah ekosistem penegakan hukum. Keberadaan organisasi dinilai akan lebih bermakna apabila kompetensi, tata kelola, dan integritas para pengurusnya menghasilkan kontribusi yang jelas.
Kepastian Hukum Harus Berjalan dengan Kemanusiaan
Willy juga meminta para pengurus melepaskan fanatisme kelompok. Bagi dia, kemajuan hukum nasional membutuhkan kerja bersama yang tidak dibatasi kepentingan golongan. Penegakan aturan tidak boleh kehilangan perhatian terhadap kondisi sosial dan rasa keadilan, khususnya bagi warga yang berada dalam kesulitan ekonomi.
Ia menekankan bahwa kepastian hukum memang penting, tetapi penerapannya tidak seharusnya mengabaikan dimensi kemanusiaan. Hukum yang bekerja hanya secara kaku berisiko menjauh dari tujuan keadilan yang semestinya dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Buat apa kita bicara hukum kalau yang meninggal nenek-nenek hanya karena masalah kelaparan, kemudian kita berdiri atas nama positivistik, supremasi hukum, lalu dia masuk penjara,” tutur Willy.
Pernyataan itu menggambarkan pentingnya melihat persoalan hukum secara utuh. Aturan tetap diperlukan untuk menciptakan ketertiban, namun pelaksanaannya perlu mempertimbangkan martabat manusia dan keadaan nyata yang dihadapi masyarakat. Dalam pandangan Willy, pendekatan yang hanya mengutamakan aspek formal dapat menghasilkan putusan atau tindakan yang tidak sejalan dengan rasa keadilan publik.
Karena itu, ia menempatkan hukum sebagai sarana, bukan tujuan yang berdiri sendiri. Nilai paling mendasar yang harus dijaga adalah adab serta integritas moral. Profesionalisme tidak cukup diukur dari jabatan atau penguasaan prosedur, tetapi juga dari kesediaan untuk menggunakan keahlian secara bertanggung jawab.
Harapan bagi Kepengurusan Perkapi
Pelantikan pengurus menjadi momentum bagi Perkapi untuk memperjelas arah pengabdiannya. Organisasi ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan mampu membangun kebiasaan kerja yang mengutamakan merit, keterbukaan, dan kontribusi bagi kepentingan yang lebih luas.
Bagi masyarakat, penguatan peran organisasi profesi dalam bidang hukum dapat berarti hadirnya ekosistem yang lebih bertanggung jawab. Integritas para pelaku di dalamnya berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap proses hukum, terutama ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dan perlakuan yang adil.
Willy berharap Perkapi yang baru dilantik benar-benar membawa manfaat bagi penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di Tanah Air. Harapan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa jabatan dalam organisasi seharusnya dipahami sebagai amanah untuk bekerja, bukan sekadar simbol kedudukan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is DPR?
DPR is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does DPR matter?
DPR matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.