Jahmada Girsang dan Enam Pemohon Siapkan Ahli untuk Sidang Lanjutan di Mahkamah Konstitusi
Partaiberita.com – Advokat Jahmada Girsang bersama enam pemohon lain akan menghadirkan ahli dalam persidangan lanjutan pengujian ketentuan mengenai praperadilan berulang di Mahkamah Konstitusi. Perkara tersebut menguji materi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.
Keterangan ahli disiapkan untuk memperjelas pokok permohonan para pemohon di hadapan majelis hakim konstitusi. Jahmada menilai pandangan ahli diperlukan agar isu yang dipersoalkan tidak hanya dilihat dari rumusan pasal, melainkan juga dari sudut hak asasi manusia serta prinsip hukum yang berkaitan dengan proses pidana.
Persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi menjadi ruang bagi pemohon untuk memaparkan alasan mengapa suatu norma undang-undang dipandang perlu diuji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkara ini, fokus permohonan berkaitan dengan pengaturan praperadilan berulang dalam KUHAP yang baru.
Nama Ahli Belum Diumumkan
Jahmada belum bersedia mengungkap identitas ahli yang akan dihadirkan. Ia menjelaskan bahwa terdapat ketentuan administrasi mengenai penyampaian nama ahli kepada Mahkamah Konstitusi, yang dilakukan dua hari sebelum sidang.
“Untuk sekarang saya belum spill namanya, tapi ketentuannya kan dua hari sebelumnya baru dilaporkan ke sana (MK). Jadi kalau saya spill namanya nanti kurang enak, kurang balance,” kata Jahmada seusai sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Keputusan untuk tidak mengumumkan nama tersebut lebih awal dimaksudkan agar proses persidangan tetap berjalan proporsional. Para pihak dalam perkara pengujian undang-undang pada umumnya memiliki kesempatan menyampaikan keterangan, bukti, dan pandangan hukum sesuai tahapan yang ditentukan Mahkamah Konstitusi.
Ahli yang disiapkan Jahmada disebut memiliki pemahaman yang memadai mengenai proses pembentukan KUHAP baru. Pengalaman dan pengetahuan tersebut diharapkan dapat membantu menjelaskan latar belakang norma yang sedang diuji, sekaligus dampaknya dalam praktik penegakan hukum.
Penjelasan dari Perspektif HAM dan Norma Hukum
Jahmada menyampaikan bahwa penjelasan ahli nantinya akan mencakup substansi permohonan secara lebih luas. Selain menguraikan aspek hukum acara pidana, ahli itu akan memberikan pandangan mengenai keterkaitan ketentuan yang diuji dengan perlindungan hak asasi manusia.
Dalam sistem hukum pidana, praperadilan dikenal sebagai mekanisme pengujian atas tindakan tertentu dalam proses penegakan hukum. Karena itu, pembahasan mengenai kemungkinan praperadilan diajukan kembali memiliki konsekuensi penting bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan proses hukum, aparat penegak hukum, serta kepastian prosedur di pengadilan.
Persoalan norma hukum acara tidak semata-mata berkaitan dengan teknis persidangan. Aturan prosedural juga menentukan cara hak seseorang dilindungi ketika penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau tindakan hukum lain dilakukan. Penjelasan yang komprehensif diperlukan agar hakim dapat menilai maksud pengaturan sekaligus potensi penerapannya.
“Saya pikir dia saya kenal cukup lama dan memang dia juga tahu banyak tentang pembentukan KUHAP ini, Undang-Undang 20 Tahun 2025 ini,” ujarnya.
Jahmada berharap pendapat ahli dapat memberi gambaran yang utuh bagi Mahkamah Konstitusi. Dengan uraian mengenai pembentukan undang-undang, prinsip hak asasi manusia, dan konstruksi norma yang diuji, para pemohon mengharapkan majelis memperoleh dasar pertimbangan yang lebih lengkap dalam memeriksa perkara tersebut.
Arti Pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi
Pengujian materiil merupakan mekanisme konstitusional untuk menilai apakah isi suatu undang-undang selaras dengan konstitusi. Dalam proses ini, Mahkamah Konstitusi memeriksa kedudukan hukum pemohon, dalil permohonan, alat bukti, serta keterangan dari pihak-pihak yang diperlukan.
Kehadiran ahli dapat berfungsi untuk menerangkan persoalan yang membutuhkan penjelasan khusus. Keterangan tersebut bukan sekadar pendapat pribadi, melainkan bagian dari bahan yang dapat dipertimbangkan dalam rangka memahami isu hukum yang diajukan. Majelis hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai relevansi dan bobot setiap penjelasan yang disampaikan selama persidangan.
Bagi pembaca, perkara ini penting untuk diikuti karena KUHAP mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana. Perubahan atau penafsiran terhadap ketentuan prosedural dapat memengaruhi jalannya penanganan perkara pidana, termasuk batas-batas perlindungan hukum bagi warga dan kewenangan aparat dalam menjalankan tugasnya.
Sidang lanjutan akan menjadi kesempatan bagi Jahmada Girsang dan enam pemohon lainnya untuk menguraikan alasan permohonan mereka dengan dukungan pandangan ahli. Setelah seluruh tahapan pemeriksaan terpenuhi, Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan permohonan tersebut sesuai kewenangannya dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Jahmada Cs Siapkan Ahli Perkuat Gugatan?
Jahmada Cs Siapkan Ahli Perkuat Gugatan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Jahmada Cs Siapkan Ahli Perkuat Gugatan matter?
Jahmada Cs Siapkan Ahli Perkuat Gugatan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.