Menkum Sebut Usia Pensiun Polri 60 Tahun Demi Aspek Keadilan
Key Discussion – Dalam Key Discussion yang digelar oleh Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan alasan pemerintah mengusulkan penyesuaian usia pensiun anggota Polri menjadi 60 tahun. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam sistem pensiun yang berlaku di berbagai institusi negara.
“Kebijakan usia pensiun 60 tahun ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan keadilan yang lebih merata. Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini pensiun di usia 60 tahun, dan kami ingin memberikan perlakuan serupa kepada anggota Polri,” ujar Supratman, Senin (25/5/2026).
Dasar Kebijakan dan Perbandingan dengan Institusi Lain
Menkum menjelaskan bahwa penyesuaian ini berdasarkan evaluasi terhadap perbedaan usia pensiun antar jabatan fungsional di lingkungan PNS. Ia menegaskan bahwa usia pensiun 60 tahun sudah menjadi standar untuk sejumlah besar kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Kejaksaan. Menurutnya, penyesuaian tersebut diperlukan agar semua pegawai negara, baik di bidang kepolisian maupun kejaksaan, memiliki perlakuan yang seimbang dalam hal pensiun.
“Kami melihat bahwa beberapa jabatan fungsional di institusi lain, seperti TNI dan Kejaksaan, telah menyesuaikan usia pensiun mereka menjadi 60 tahun. Dengan demikian, Polri perlu menyesuaikan kebijakan sesuai dengan prinsip Key Discussion tentang keadilan dan kesetaraan,” tambahnya.
Implikasi dan Reaksi dari Berbagai Pihak
Usulan penyesuaian usia pensiun Polri menuai respons yang beragam dari berbagai pihak. Di satu sisi, sejumlah anggota DPR menyambut baik kebijakan ini karena dianggap sejalan dengan reformasi sistem pensiun nasional. Di sisi lain, ada yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap kesejahteraan para anggota Polri yang lebih tua. Menkum mengatakan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan angkatan kepolisian untuk menjaga kualitas dan kemampuan operasional.
“Kebijakan ini diharapkan bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi sistem keadilan di negeri ini. Kami juga memastikan bahwa pengaturan usia pensiun tidak mengorbankan kesejahteraan para anggota Polri,” jelas Supratman.
Sejumlah ahli hukum menyebutkan bahwa kebijakan ini selaras dengan upaya menciptakan kesetaraan antar pegawai negara. Namun, mereka juga menyarankan agar pemerintah memberikan tambahan insentif atau skema pensiun alternatif bagi anggota Polri yang memasuki usia pensiun lebih awal. Menkum menyetujui saran tersebut dan mengatakan bahwa revisi akan terus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini optimal.
