Petani Sawit Teriak Harga TBS Anjlok, Singgung DSI
Petani Sawit Teriak Harga TBS Anjlok – Kebun kelapa sawit yang sebelumnya menjadi tulang punggung perekonomian sebagian besar daerah penghasil minyak sawit mentah (CPO) kini mengalami tekanan besar akibat penurunan harga tandan buah segar (TBS). Petani sawit dari berbagai daerah mengeluhkan bahwa harga TBS terus merosot, menyebabkan kesulitan ekonomi yang semakin menggila. Sebagai respons, beberapa organisasi petani seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) telah menyuarakan keluhan mereka, dengan menyoroti peran Dewan Standar Indonesia (DSI) dalam menentukan harga pasar TBS.
Krisis Harga TBS Sawit dan Dampak pada Petani
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkasindo terus menyoroti kondisi pasar TBS yang tidak stabil, yang berdampak langsung pada kehidupan para petani. Menurut ketua umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, harga TBS petani swadaya yang tidak memiliki kontrak jual beli jadi turun hingga mencapai Rp1.800 hingga Rp2.200 per kilogram. Angka ini jauh dari harapan, karena biaya produksi (HPP) mereka mencapai sekitar Rp2.000 per kilogram. “Petani swadaya sekarang ada yang hanya mendapatkan Rp1.800 hingga Rp2.200 per kilogram. Padahal HPP kita Rp2.000. Artinya, petani sudah mengalami kerugian,” terang Gulat dalam pernyataannya yang diberitakan pada Kamis (28/5/2026).
Menurut data yang dihimpun, penurunan harga TBS terjadi dalam beberapa hari terakhir, dengan selisih antara harga petani swadaya dan plasma mencapai Rp600 hingga Rp1.500 per kilogram. Sebagai perbandingan, harga TBS petani plasma tetap stabil di Rp3.600 per kilogram, yang menjadi jaminan bagi mereka sebagai pengusaha sawit. Namun, para petani swadaya, yang menyumbang hingga 93 persen dari total kebun sawit rakyat, justru kewalahan karena tidak memiliki perlindungan pasar yang pasti.
Peran DSI dalam Menetapkan Harga TBS
Gulat menyoroti bahwa peran DSI dalam menentukan harga TBS sangat krusial. Ia menegaskan bahwa DSI, sebagai lembaga yang bertugas mengatur standar industri sawit, seharusnya bisa lebih aktif dalam menjaga keseimbangan harga. “DSI harus mengawasi harga TBS agar tidak terus turun, karena ini sudah menyentuh keluhan masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengkritik kebijakan harga TBS yang diputuskan oleh DSI, karena justru memperparah kondisi para petani swadaya yang tidak memiliki akses ke pasar yang terjamin.
Di sisi lain, harga CPO global justru sedang mengalami penguatan, yang seharusnya bisa memperkuat posisi para petani dalam negeri. Namun, konversi harga CPO ke rupiah tidak sebanding dengan harga TBS yang terus anjlok. “Harga CPO saat ini dalam kondisi baik. Kalau diubah ke rupiah, rata-rata mencapai Rp18 ribu. Seharusnya harga dalam negeri sekitar Rp15.800. Namun, kini hanya berkisar Rp11 ribu. Ini tidak masuk akal,” lanjut Gulat. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara harga global dan harga lokal, yang mengakibatkan keuntungan para pengusaha besar berbanding lurus dengan kerugian petani kecil.
Kondisi ini pun memicu keluhan dari berbagai petani sawit di berbagai provinsi. Di Jambi, misalnya, para petani mengeluhkan bahwa penurunan harga TBS telah menyebabkan keuntungan mereka merosot hingga 50 persen dalam sebulan terakhir. Sementara itu, di Kalimantan Tengah, keluhan serupa muncul karena adanya kenaikan biaya produksi dan kurangnya permintaan dari pihak pembeli. “Petani sawit teriak harga TBS anjlok, karena mereka tidak bisa mengimbangi biaya produksi yang meningkat,” kata salah satu petani yang dikutip dalam laporan media.
Dalam upaya mengatasi krisis ini, Apkasindo meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Mereka menyarankan penerapan kebijakan subsidi atau bantuan langsung kepada petani swadaya, serta penguatan peran DSI dalam menetapkan harga pasar yang adil. Selain itu, organisasi tersebut juga menginginkan adanya kerja sama lebih baik antara para petani, pengusaha, dan pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga di sektor sawit. “Petani sawit teriak harga TBS anjlok, tetapi pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan masalah ini,” tambah Gulat.
Keluhan para petani sawit juga mendorong berbagai pihak untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan harga TBS yang telah berlangsung. Dengan harga TBS yang terus anjlok, kebun rakyat di ancam untuk kehilangan daya tahan ekonomi, bahkan ada risiko kebun sawit yang rusak karena ketidakmampuan pemiliknya untuk membiayai produksi. “Petani sawit teriak harga TBS anjlok, karena ini menyentuh kehidupan sehari-hari mereka,” kata perwakilan Apkasindo lainnya. Dengan adanya penurunan harga ini, para petani perlu diberi bantuan lebih besar, baik berupa pendanaan maupun pengaturan harga yang lebih baik.
