Partaiberita
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Prabowo Perintahkan Bahlil Cabut IUP Mangkrak Lebih dari 2 Tahun

Published Oktober 22, 2026 · Updated Oktober 22, 2026 · By Jennifer Miller - partaiberita.com

Foto : Jennifer Miller - partaiberita.com

Prabowo Minta Izin Tambang Tak Produktif Dicabut

Partaiberita.com – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap izin usaha pertambangan yang tidak dijalankan secara sungguh-sungguh. Izin usaha pertambangan atau IUP yang tidak memperlihatkan kegiatan nyata selama lebih dari dua tahun diminta untuk dicabut.

Arahan tersebut ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menata pemanfaatan sumber daya alam agar izin yang telah diberikan tidak berhenti sebatas dokumen maupun dipakai sebagai sarana spekulasi.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Presiden menekankan bahwa pemegang konsesi harus membuktikan kesiapan dan keseriusannya dalam menjalankan usaha.

“Saya beri instruksi kepada Menteri ESDM, lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut,” tegas Prabowo.

Menertibkan Konsesi yang Tidak Digarap

Prabowo menyoroti adanya konsesi pertambangan yang telah lama memperoleh izin, tetapi belum menghasilkan kegiatan operasional yang jelas. Kondisi ini membuat potensi sumber daya alam tidak dapat dikelola secara optimal untuk mendukung kepentingan negara maupun masyarakat.

Dalam pandangan Presiden, izin pertambangan tidak semestinya diperlakukan sebagai aset pasif yang hanya disimpan untuk kepentingan bisnis tertentu. Pemberian hak mengelola sumber daya alam harus diikuti tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan usaha secara nyata, sesuai kemampuan dan komitmen pemegang izinnya.

Penertiban IUP yang mangkrak juga menegaskan pentingnya evaluasi berkala atas konsesi yang sudah diterbitkan. Pemerintah perlu memastikan apakah pemegang izin benar-benar memiliki kapasitas pendanaan, kesiapan operasional, serta kesungguhan untuk mengelola wilayah tambang yang diberikan kepadanya.

Apabila konsesi tidak dikerjakan dalam jangka waktu panjang, ruang pengelolaan sumber daya alam dapat tertahan tanpa memberikan manfaat yang sepadan. Karena itu, pencabutan izin bagi perusahaan yang tidak aktif dipandang sebagai langkah untuk menjaga agar konsesi berada di tangan pihak yang siap menjalankan kegiatan usaha.

“Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan. Inilah yang sedang kita tertibkan,” ujar Prabowo.

Pemerintah Diminta Lebih Selektif

Presiden menekankan bahwa seleksi sebelum penerbitan izin sama pentingnya dengan pengawasan setelah izin diberikan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta tidak sembarangan menyerahkan konsesi pengelolaan sumber daya alam kepada pelaku usaha.

Setiap calon pemegang izin perlu dinilai dari kemampuan untuk mengubah rencana usaha menjadi aktivitas yang benar-benar berjalan. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengurangi kemungkinan izin pertambangan dikuasai oleh pihak yang tidak memiliki kesiapan menjalankan operasi.

Prabowo menilai terdapat pelaku usaha yang diduga lebih tertarik memperoleh konsesi untuk tujuan spekulatif ketimbang membangun kegiatan pertambangan. Setelah perizinan terbit, aktivitas di lapangan tidak segera dilakukan, sementara potensi ekonomi dari sumber daya alam tersebut tetap tidak bergerak.

Situasi semacam ini menunjukkan bahwa izin bukan sekadar urusan administrasi. IUP melekat pada pengelolaan kekayaan alam yang seharusnya digunakan secara bertanggung jawab. Pemegangnya dituntut untuk memenuhi kewajiban usaha, sementara pemerintah berkewajiban memastikan izin tidak disalahgunakan atau dibiarkan tanpa realisasi.

Arti Aktivitas Nyata dalam Pengelolaan Tambang

Penegasan mengenai batas lebih dari dua tahun tanpa aktivitas nyata memberi sinyal bahwa pemerintah ingin melihat pelaksanaan usaha secara konkret. Bukan hanya kepemilikan dokumen, tetapi juga adanya langkah operasional yang menunjukkan konsesi tersebut benar-benar dikelola.

Dalam konteks ini, evaluasi izin menjadi instrumen penting untuk membedakan pelaku usaha yang serius dengan pihak yang hanya menahan konsesi. Pemerintah dapat menggunakan penertiban sebagai cara menjaga disiplin dalam tata kelola sektor pertambangan.

Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan kepastian bahwa sumber daya alam tidak menganggur terlalu lama. Ketika suatu wilayah konsesi tidak dikerjakan, peluang pemanfaatannya tertunda. Sebaliknya, pengelolaan oleh pihak yang memiliki kemampuan dan komitmen dapat membuka ruang bagi aktivitas ekonomi yang lebih nyata.

Prabowo kembali menegaskan bahwa pemberian izin harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat. Pusat dan daerah perlu mempunyai pandangan yang sama: konsesi sumber daya alam hanya layak diberikan kepada pihak yang sanggup menjalankan usaha secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata.

Instruksi kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menandai dorongan untuk memperkuat ketertiban di sektor pertambangan. Fokusnya bukan semata mencabut izin, melainkan memastikan konsesi tidak berhenti sebagai objek spekulasi dan dapat dikelola sesuai tujuan pemanfaatan sumber daya alam bagi negara serta masyarakat.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Prabowo Perintahkan Bahlil Cabut IUP Mangkrak?

Prabowo Perintahkan Bahlil Cabut IUP Mangkrak is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Prabowo Perintahkan Bahlil Cabut IUP Mangkrak matter?

Prabowo Perintahkan Bahlil Cabut IUP Mangkrak matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.