Partaiberita
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Calon Hakim Agung Soroti Reformasi Pengadilan Pajak di Era Digital

Published Agustus 16, 2026 · Updated Agustus 16, 2026 · By Mary Miller - partaiberita.com

Foto : Mary Miller - partaiberita.com

Yeheskiel Minggus Tiranda Tekankan Pentingnya Modernisasi Pengadilan Pajak

Partaiberita.com – Jakarta menjadi tempat di mana Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara bidang Pajak, Yeheskiel Minggus Tiranda, menyampaikan pandangannya mengenai kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi pada sistem pengadilan pajak. Hal ini sejalan dengan kemajuan pesat sektor ekonomi digital yang terjadi belakangan ini. Menurut analisisnya, perubahan model bisnis yang didorong teknologi digital telah melahirkan berbagai tantangan baru bagi mekanisme perpajakan, sekaligus berpotensi memperbesar jumlah sengketa pajak yang muncul.

Transformasi Transaksi Lintas Batas

Yeheskiel menjelaskan bahwa kehadiran transaksi berbasis platform digital yang melintasi batas negara memungkinkan perusahaan global untuk memanfaatkan peluang ekonomi di Indonesia tanpa perlu mendirikan kantor atau fasilitas fisik secara permanen. Perkembangan ini mengubah tatanan transaksi ekonomi nasional secara mendasar.

"Ekonomi digital telah mengubah struktur transaksi ekonomi nasional secara fundamental. Transaksi lintas batas berbasis platform digital tumbuh pesat sehingga model bisnis global kini telah memperoleh manfaat ekonomi signifikan dari pasar Indonesia tanpa kehadiran fisik yang permanen," ujar Yeheskiel dalam keterangannya pada Sabtu (15/8/2026).

Isu Keadilan Fiskal dan Respons Regulasi

Menurut calon hakim agung tersebut, situasi yang berkembang menimbulkan masalah terkait keadilan fiskal. Badan usaha yang beroperasi di dalam negeri masih mengikuti rezim perpajakan konvensional, sementara sebagian perusahaan digital yang beroperasi lintas yurisdiksi mampu mengurangi beban pajak mereka melalui celah-celah dalam hukum internasional.

Pemerintah telah memberikan tanggapan terhadap dinamika ini dengan menerbitkan berbagai regulasi, termasuk skema pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE. Data menunjukkan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, mekanisme ini telah berkontribusi sekitar Rp40 triliun bagi pendapatan negara.

Kesenjangan antara Regulasi dan Peradilan

Meskipun demikian, Yeheskiel menilai bahwa percepatan penerbitan regulasi perpajakan belum diimbangi dengan pembaruan yang setara pada aspek peradilan. Forum penyelesaian sengketa sebagai bagian dari sistem peradilan masih perlu penyesuaian agar mampu menanggapi kompleksitas kasus-kasus baru di era digital.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Calon Hakim Agung Soroti Reformasi Pengadilan?

Calon Hakim Agung Soroti Reformasi Pengadilan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Calon Hakim Agung Soroti Reformasi Pengadilan matter?

Calon Hakim Agung Soroti Reformasi Pengadilan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.