Partaiberita
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

DPD Tekankan Otsus Papua Harus Hadirkan Keadilan dan Kesejahteraan

Published Agustus 14, 2026 · Updated Agustus 14, 2026 · By Richard Thomas - partaiberita.com

Foto : Richard Thomas - partaiberita.com

DPD RI Tegaskan Otsus Papua Perlu Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan

Komitmen Pengawasan Bersama

Partaiberita.com – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin baru-baru ini menegaskan kembali komitmen lembaga tersebut dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato pengantar pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang berlangsung pada hari Jumat, 14 Agustus 2026. Dalam kesempatan ini, DPD RI menekankan pentingnya memastikan bahwa Otonomi Khusus tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyampaikan dukungannya. Ia menilai bahwa keberhasilan Otsus tidak dapat diukur semata-mata dari nominal anggaran yang dialokasikan. Yang lebih penting adalah manfaat konkret yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua di berbagai sektor kehidupan. Menurut Yorrys, evaluasi terhadap Otsus harus melihat dari perspektif holistik, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta perlindungan terhadap masyarakat adat.

Saya sependapat bahwa Otsus Papua harus kita kawal bersama. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa besar anggaran yang diberikan, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta perlindungan terhadap masyarakat adat.

Masyarakat Adat sebagai Subjek Pembangunan

Yorrys menekankan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam setiap proses pembangunan. Menurut politikus tersebut, setiap kebijakan dan program yang dijalankan di Papua harus mempertimbangkan karakteristik lokal, identitas budaya, sejarah, serta hak-hak masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pembangunan harus berbasis pada kearifan lokal dan tidak mengabaikan nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan selama berabad-abad.

Pembangunan tidak boleh menghilangkan identitas masyarakat Papua. Masyarakat adat harus dilibatkan dan menjadi bagian utama dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya.

Transparansi dan Pendekatan Dialogis

Dalam kesempatan yang sama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Yorrys juga mendorong pengelolaan dana Otsus agar lebih tepat sasaran dan transparan. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat diterjemahkan menjadi peningkatan pelayanan publik, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Transparansi dalam pengelolaan dana menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Lebih jauh, ia menyatakan bahwa pembangunan fisik di Papua harus berjalan beriringan dengan penyelesaian masalah keamanan dan kemanusiaan. Berbagai proyek strategis nasional perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang arif, dialogis, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan.

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Otsus Papua

Apa itu Otonomi Khusus Papua? Otonomi Khusus Papua adalah kebijakan pemberian kewenangan khusus kepada provinsi Papua untuk mengelola sumber daya alam dan pembangunan sesuai dengan karakteristik lokal.

Berapa besar anggaran Otsus Papua? Anggaran Otsus Papua dialokasikan setiap tahun melalui APBN dan digunakan untuk berbagai program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Apa saja tantangan utama Otsus Papua? Tantangan utama meliputi pemerataan pembangunan, keamanan, perlindungan masyarakat adat, serta transparansi pengelolaan dana Otsus.

Bagaimana peran DPD RI dalam Otsus Papua? DPD RI berperan dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Otsus Papua, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk perbaikan kebijakan.

Kapan Sidang Bersama DPR dan DPD RI tentang Otsus Papua? Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tentang Otsus Papua berlangsung pada hari Jumat, 14 Agustus 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Related Reading