DPR Dorong Penyelamatan Tesso Nilo Putus Jaringan Perambah Hutan
DPR Dorong Penyelamatan Tesso Nilo dengan Memutus Jaringan Perambah Hutan
Partaiberita.com – DPR Dorong Penyelamatan Tesso Nilo melalui langkah yang tidak hanya berfokus pada penertiban di lapangan, tetapi juga membongkar jaringan ekonomi di balik perambahan hutan. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menilai pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau harus menyasar pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari pembukaan kawasan konservasi.
Menurut Azis, persoalan di Tesso Nilo tidak dapat dipandang semata sebagai hilangnya tutupan hutan. Perambahan berkaitan dengan penguasaan lahan, pembiayaan perkebunan, transaksi ekonomi, administrasi, perdagangan hasil kebun, serta pengawasan yang perlu diperkuat.
Pernyataan tersebut disampaikan Azis pada Minggu (11/10/2026). Ia menekankan bahwa peta kerusakan memang penting untuk mengetahui titik-titik hutan yang hilang, tetapi pemetaan saja belum cukup untuk menjelaskan pihak yang diuntungkan dan pola yang membuat perambahan berulang.
“Peta kerusakan menjelaskan di mana hutan hilang. Untuk mengetahui mengapa kehilangan itu berulang, kita harus menelusuri hubungan antara modal, penguasaan tanah, administrasi, perdagangan, dan pengawasan,” ujar Azis, Minggu (11/10/2026).
Penertiban Perkebunan Ilegal Harus Menyentuh Pengendali
DPR Dorong Penyelamatan Tesso Nilo dengan menegaskan pentingnya penindakan hingga ke struktur yang mengendalikan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Azis menilai penanganan yang hanya menyasar penggarap atau pelaku yang terlihat langsung di lapangan berisiko tidak menyelesaikan akar persoalan.
Para penggarap dapat menjadi pihak yang paling mudah ditemukan ketika penertiban dilakukan. Namun, terdapat kemungkinan adanya peran pihak lain dalam penyediaan modal, pengaturan penguasaan tanah, kelancaran administrasi, hingga penjualan hasil dari kegiatan perkebunan ilegal. Seluruh mata rantai itu perlu diperiksa agar penanganan tidak berhenti pada dampak yang terlihat.
Jika sumber pembiayaan dan jalur keuntungan tetap terbuka, tekanan untuk membuka kembali kawasan konservasi dapat terus muncul. Dalam situasi seperti itu, pengosongan lahan atau penertiban sesaat belum tentu mampu memberi perlindungan jangka panjang bagi Taman Nasional Tesso Nilo.
“Keberhasilan menghapus perkebunan ilegal dapat kehilangan makna apabila insentif ekonomi untuk membuka kawasan kembali tetap tersedia,” ujarnya.
Pemulihan Tesso Nilo Membutuhkan Tata Kelola yang Menyeluruh
Penyelamatan kawasan TNTN tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hutan, tetapi juga dengan tata kelola penguasaan lahan dan pengawasan aktivitas ekonomi. Kerusakan lingkungan menjadi dampak yang paling tampak, sementara penyebabnya dapat melibatkan hubungan antarpelaku yang bekerja di luar batas fisik kawasan konservasi.
Karena itu, DPR Dorong Penyelamatan Tesso Nilo melalui pendekatan yang lebih menyeluruh. Penegakan aturan perlu berjalan bersama pengawasan administrasi, pemeriksaan aliran modal, penelusuran perdagangan hasil kebun, dan penguatan pengendalian terhadap pemanfaatan lahan.
Keberhasilan pemulihan tidak cukup diukur dari jumlah lahan yang ditertibkan dalam satu periode. Hasil yang lebih penting adalah kemampuan menghentikan pola perambahan agar tidak kembali terjadi. Hal itu memerlukan langkah yang konsisten untuk mempersempit ruang keuntungan dari aktivitas pembukaan kawasan secara ilegal.
Bagi masyarakat, persoalan Tesso Nilo menunjukkan bahwa menjaga kawasan konservasi membutuhkan keterlibatan banyak unsur. Pengawasan lapangan, penegakan hukum, penataan administrasi, serta penelusuran kepentingan ekonomi harus saling mendukung. Ketika salah satu unsur diabaikan, peluang perambahan dapat kembali terbuka.
FAQ Penyelamatan Tesso Nilo
Apa yang dimaksud dengan penyelamatan Tesso Nilo?
Penyelamatan Tesso Nilo adalah upaya melindungi dan memulihkan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dari kerusakan, termasuk perambahan hutan dan keberadaan perkebunan ilegal.
Mengapa penertiban lapangan saja dinilai belum cukup?
Penertiban di lapangan dapat menyasar pelaku yang terlihat langsung, tetapi belum tentu menjangkau pihak yang menyediakan modal, mengatur penguasaan lahan, atau memperoleh keuntungan dari rantai perdagangan. Penanganan yang lebih lengkap diperlukan untuk mencegah perambahan berulang.
Apa yang perlu ditelusuri dalam kasus perambahan hutan?
Penelusuran perlu mencakup hubungan antara pembiayaan, penguasaan tanah, administrasi, perdagangan hasil perkebunan, serta sistem pengawasan. Langkah ini penting untuk mengetahui pola dan pihak yang memperoleh manfaat dari kerusakan kawasan.
Pada akhirnya, DPR Dorong Penyelamatan Tesso Nilo sebagai upaya memutus insentif ekonomi perambahan sekaligus memperkuat perlindungan kawasan konservasi. Dengan menindak jaringan yang mengambil keuntungan dari pembukaan hutan, pemulihan TNTN diharapkan dapat berlangsung lebih kuat dan berkelanjutan.