Kecam Pernyataan PM Kepulauan Solomon Soal Isu HAM Papua, DPR: Tuduhan Sepihak
DPR Soroti Pernyataan PM Kepulauan Solomon tentang Papua di Forum PBB
Partaiberita.com – JAKARTA — Pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon mengenai isu hak asasi manusia di Papua dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memicu keberatan dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai pernyataan tersebut tidak menggambarkan situasi Papua secara menyeluruh dan berpotensi membentuk persepsi yang keliru.
Respons itu disampaikan Sukamta melalui pernyataan tertulis pada Selasa, 29 September 2026. Ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai Papua perlu ditempatkan dalam kerangka fakta, hukum, kedaulatan nasional, serta kebutuhan masyarakat setempat untuk hidup aman dan sejahtera.
“Pernyataan yang menyudutkan penegakan hak asasi manusia di Papua merupakan tuduhan sepihak tanpa fakta yang jelas dan cenderung menyesatkan,” ujar Sukamta.
Penolakan atas Narasi yang Dinilai Sepihak
Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Perdana Menteri Kepulauan Solomon menyinggung dugaan pelanggaran HAM di Papua. Ia juga mengangkat gagasan tentang perlunya proses verifikasi secara independen. Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan tegas dari Sukamta.
Bagi DPR, isu yang menyangkut Papua tidak dapat dipisahkan dari prinsip kedaulatan Indonesia. Sukamta menolak pandangan yang dinilai masuk terlalu jauh ke dalam urusan domestik Indonesia, terutama apabila disampaikan tanpa pemahaman yang utuh mengenai kondisi hukum, sosial, dan pembangunan di Papua.
Ia memandang adanya jarak informasi dalam cara sejumlah pihak luar melihat keadaan Papua. Perbedaan antara narasi yang berkembang di tingkat internasional dan kondisi yang diklaim terjadi di lapangan menjadi salah satu alasan pentingnya kehati-hatian saat menyampaikan pernyataan di forum multilateral.
“Intervensi berulang ini mencerminkan ketidakpahaman mendasar atas situasi hukum dan pembangunan inklusif di Papua,” tegasnya.
Pernyataan di forum internasional memiliki dampak yang luas karena dapat memengaruhi cara publik global memahami suatu persoalan. Karena itu, Sukamta menekankan bahwa isu HAM semestinya tidak dibahas melalui tudingan yang berdiri sendiri, melainkan dengan mempertimbangkan konteks secara lengkap.
Kerja Sama Pasifik yang Konstruktif
Sukamta juga mengajak negara-negara di kawasan Pasifik untuk mengedepankan hubungan yang konstruktif, saling menghormati, dan berorientasi pada kerja sama. Hubungan antarnegara, dalam pandangannya, akan lebih bermanfaat apabila diarahkan pada upaya bersama untuk mendorong perdamaian, kesejahteraan, serta stabilitas kawasan.
Ia menilai pendekatan saling menghormati penting untuk mencegah perbedaan pandangan berkembang menjadi ketegangan diplomatik. Dalam isu yang sensitif seperti Papua, komunikasi antarpemerintah dan penghormatan terhadap kedaulatan menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang hak asasi manusia.
Penekanan terhadap kerja sama juga menunjukkan bahwa perhatian pada kemanusiaan tidak harus berujung pada narasi konfrontatif. Negara-negara di kawasan dapat membangun dialog yang lebih produktif, termasuk melalui pemahaman yang lebih baik atas realitas sosial dan kebutuhan pembangunan masyarakat Papua.
Tiga Arah untuk Stabilitas dan Kesejahteraan Papua
Dalam penjelasannya, Sukamta menyebut terdapat tiga pendekatan utama yang perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Langkah pertama adalah memperbesar perhatian pada aspek kemanusiaan dan perlindungan warga sipil.
Bagi Sukamta, hak yang paling mendasar adalah kemampuan setiap warga untuk menjalani kehidupan dengan aman tanpa ancaman kekerasan. Perlindungan terhadap masyarakat sipil karena itu ditempatkan sebagai fondasi penting dalam pembahasan mengenai hak asasi manusia di Papua.
Perspektif tersebut menempatkan keamanan warga bukan sekadar isu kebijakan, melainkan kebutuhan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat merasa terlindungi, ruang untuk pendidikan, layanan kesehatan, kegiatan ekonomi, dan pembangunan sosial dapat berjalan dengan lebih baik.
Meski pernyataan yang disampaikan hanya menguraikan pendekatan pertama secara rinci, penegasan tentang stabilitas dan kesejahteraan memperlihatkan bahwa DPR memandang persoalan Papua perlu ditangani secara menyeluruh. Perlindungan kemanusiaan, penghormatan terhadap hukum, serta pembangunan yang menjangkau masyarakat menjadi unsur yang saling berkaitan.
Pentingnya Memahami Papua secara Utuh
Perdebatan mengenai Papua di forum internasional kerap membawa perhatian besar terhadap aspek HAM. Namun, Sukamta menekankan perlunya melihat persoalan tersebut dengan gambaran yang lebih lengkap, termasuk dinamika hukum dan upaya pembangunan inklusif yang berlangsung.
Pendekatan yang hanya menonjolkan satu sisi persoalan berisiko menghasilkan kesimpulan yang tidak seimbang. Dalam konteks ini, DPR meminta agar pembahasan Papua tidak dibangun dari tuduhan yang belum disertai fakta jelas, terutama ketika pernyataan itu disampaikan kepada komunitas internasional.
Keberatan DPR terhadap pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon sekaligus menegaskan posisi bahwa penanganan isu Papua harus tetap menghormati kedaulatan Indonesia. Sukamta mendorong perhatian terhadap masyarakat Papua diwujudkan melalui langkah yang mengutamakan keselamatan warga, kesejahteraan, dialog yang saling menghargai, dan kerja sama regional yang membangun.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Kecam Pernyataan PM Kepulauan Solomon Soal?Kecam Pernyataan PM Kepulauan Solomon Soal is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Kecam Pernyataan PM Kepulauan Solomon Soal matter?Kecam Pernyataan PM Kepulauan Solomon Soal matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.