Ombudsman RI Soroti Penanganan Bencana Gempa M 7,7 NTT, Kritis Layanan Dasar Pengungsi
Ombudsman RI Soroti Penanganan Bencana Gempa M7,7 di NTT
Partaiberita.com – Ombudsman RI Soroti Penanganan Bencana gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, terutama terkait pemenuhan layanan dasar bagi warga yang masih mengungsi. Kelayakan tenda, ketersediaan air bersih, pelayanan kesehatan, serta keberlanjutan pendidikan anak menjadi perhatian dalam masa tanggap darurat.
Perhatian tersebut disampaikan setelah Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemantauan di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat. Kegiatan lapangan berlangsung pada 28 September hingga 1 Oktober 2026, saat masyarakat terdampak masih membutuhkan perlindungan dan layanan publik yang memadai.
Pengungsi Masih Menempati Tenda Mandiri
Pimpinan Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyampaikan hasil pemantauan dalam rapat koordinasi monitoring pelayanan publik di Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa M7,7 di Ruteng, Manggarai, NTT, Jumat, 2 Oktober 2026.
Di Desa Paralando, Kabupaten Manggarai, lebih dari 100 warga pengungsi masih tinggal di tenda yang dibangun secara mandiri. Kondisi ini dinilai belum cukup layak untuk memberikan perlindungan jangka pendek, khususnya ketika cuaca berubah atau hujan turun dengan intensitas tinggi.
Kebutuhan tenda dari pemerintah dan percepatan pembangunan hunian sementara menjadi penting menjelang musim penghujan yang diperkirakan tiba pada November hingga Desember. Hunian yang aman diperlukan agar keluarga terdampak tidak terus berada dalam kondisi rentan terhadap hujan, angin, dan keterbatasan fasilitas sehari-hari.
“Pemberian tenda dari pemerintah dan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) sangat dibutuhkan sebelum memasuki musim penghujan pada November-Desember,” ujar Robert dalam keterangannya, dikutip Sabtu (3/10/2026).
Air Bersih dan Kesehatan Menjadi Kebutuhan Mendesak
Ombudsman RI soroti penanganan bencana juga melalui aspek ketersediaan air bersih di lokasi pengungsian. Air yang aman dibutuhkan warga untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal sementara.
Keterbatasan air bersih dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan kondisi kesehatan tertentu. Karena itu, penyediaan air perlu dilakukan bersamaan dengan penguatan layanan kesehatan yang menjangkau titik-titik pengungsian.
Layanan kesehatan selama masa darurat tidak hanya berkaitan dengan cedera akibat gempa. Warga yang kehilangan rumah dan menjalani kehidupan di pengungsian juga memerlukan pemeriksaan rutin, ketersediaan obat-obatan, tenaga kesehatan, serta sistem rujukan apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Pemenuhan kebutuhan dasar secara terpadu menjadi penting agar dampak bencana tidak berlarut-larut. Pengungsian yang aman, sanitasi yang memadai, akses air bersih, dan layanan kesehatan yang mudah dijangkau merupakan bagian dari perlindungan publik bagi warga terdampak.
Pendidikan Anak Tidak Boleh Terhenti
Selain kebutuhan hunian dan kesehatan, Ombudsman memberi perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak terdampak. Dalam situasi darurat, anak tetap membutuhkan ruang belajar dan dukungan agar proses pendidikan tidak terputus terlalu lama.
Keberadaan kegiatan belajar dapat membantu anak mempertahankan rutinitas di tengah situasi yang berubah drastis. Dukungan pendidikan juga penting untuk memberi rasa aman bagi anak dan keluarga yang sedang menghadapi masa pemulihan pascagempa.
Validasi Rumah Rusak Perlu Dipercepat
Percepatan pembangunan huntara berkaitan dengan verifikasi dan validasi kondisi rumah warga oleh pemerintah daerah. Tahapan ini diperlukan agar penanganan hunian didasarkan pada data kerusakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Warga perlu memperoleh penjelasan mengenai kategori kerusakan rumah, baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Kepastian tersebut akan memengaruhi bentuk penanganan yang diterima dan kebutuhan hunian sementara bagi masing-masing keluarga.
Ombudsman RI soroti penanganan bencana agar proses pendataan dilakukan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian tetap dibutuhkan supaya warga yang benar-benar terdampak tidak terlewat dan bantuan dapat disalurkan secara adil.
FAQ Penanganan Gempa M7,7 NTT
Apa yang menjadi perhatian utama Ombudsman?
Ombudsman menyoroti kelayakan tempat pengungsian, kebutuhan tenda dan huntara, akses air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan anak, serta percepatan validasi kerusakan rumah warga.
Mengapa hunian sementara perlu dipercepat?
Hunian sementara diperlukan karena lebih dari 100 pengungsi di Desa Paralando masih tinggal di tenda mandiri. Kebutuhan ini semakin mendesak menjelang musim penghujan pada November hingga Desember.
Mengapa pendataan rumah rusak penting?
Verifikasi dan validasi membantu pemerintah menentukan kategori kerusakan rumah serta bentuk penanganan yang tepat bagi setiap keluarga terdampak gempa.