Partaiberita
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Prabowo Ungkap Perusahaan Asing Penyebab Karhutla 19 Kali Melanggar

Published Oktober 23, 2026 · Updated Oktober 23, 2026 · By Jessica Martinez - partaiberita.com

Foto : Jessica Martinez - partaiberita.com

Prabowo Soroti Pelanggaran Berulang Perusahaan Asing dalam Kasus Karhutla

Partaiberita.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya sikap tegas terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Ia mengungkap adanya indikasi keterlibatan sejumlah perusahaan asing, termasuk pemegang konsesi yang disebut telah melakukan pelanggaran berulang kali.

Dalam pandangannya, pelanggaran yang terus terjadi tidak dapat dibiarkan hanya dengan peringatan. Prabowo menyampaikan bahwa terdapat perusahaan yang tercatat melanggar tiga kali, empat kali, bahkan hingga 19 kali. Ia menilai pencabutan izin perlu menjadi pilihan apabila pelanggaran telah terulang.

“Kebakaran hutan ternyata ada indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab, dikasih konsesi sudah belasan tahun ada yang melanggar tiga kali empat kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar, ini menurut saya kalau sudah dua kali melanggar cabut aja,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Forum itu dihadiri unsur pemerintah pusat dan daerah yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan di berbagai wilayah.

Penegakan Aturan bagi Pemegang Konsesi

Penekanan Presiden pada angka pelanggaran menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak semata berkaitan dengan penanganan api saat kebakaran terjadi. Pengawasan atas penggunaan konsesi, kepatuhan terhadap aturan, serta konsekuensi bagi pihak yang melanggar menjadi bagian penting dalam upaya mencegah kejadian berulang.

Konsesi pada dasarnya merupakan izin pemanfaatan kawasan yang disertai kewajiban. Ketika pemegang izin berulang kali dikaitkan dengan pelanggaran, pemerintah memiliki alasan untuk mengevaluasi apakah izin tersebut masih layak dipertahankan. Sikap ini juga menjadi pesan bahwa kegiatan usaha tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar area operasional.

Prabowo menyoroti bahwa sejumlah negara pernah melontarkan kritik kepada Indonesia terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan. Namun, ia menegaskan adanya kemungkinan perusahaan dari negara-negara tersebut turut memikul tanggung jawab atas kasus yang terjadi di dalam negeri.

“Jadi kita bertanggung jawab, tapi kita juga ada berapa negara yang mengolok-mengolok kita menghina dan sebagainya, padahal banyak yang bertanggung jawab perusahaan mereka yang di sini, nanti pada saatnya kita umumkanlah nama-nama itu,” ujarnya.

Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat karhutla sebagai isu domestik, melainkan juga persoalan yang dapat melibatkan badan usaha dengan kepemilikan asing. Prabowo menyatakan nama-nama perusahaan tersebut akan diumumkan pada waktunya.

Karhutla dan Risiko bagi Masyarakat

Kebakaran hutan dan lahan membawa dampak yang lebih luas daripada kerusakan vegetasi atau hilangnya kawasan hijau. Asap dari kebakaran dapat mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu, respons terhadap karhutla membutuhkan kerja cepat di lapangan sekaligus langkah pencegahan yang konsisten.

Presiden menyebut pemerintah telah mengerahkan berbagai unsur untuk menghadapi persoalan tersebut. TNI, Polri, serta pemerintah daerah dilibatkan dalam penanganan kebakaran. Peran kepala daerah, mulai dari bupati hingga gubernur, dinilai berada di garis depan ketika dampak kebakaran dirasakan langsung oleh warga di wilayah masing-masing.

“Kita cool saja, kita tenang kita bertanggung jawab, kita sudah cukup besar pengerahan TNI, Polisi, Pemda bekerja setengah mati, saudara saksi saudara paling depan Bupati Gubernur,” kata Prabowo.

Koordinasi lintas lembaga menjadi unsur yang menentukan dalam menghadapi karhutla. Pemerintah pusat dapat mengerahkan sumber daya nasional, sementara pemerintah daerah memahami kondisi wilayah, kebutuhan warga, dan tantangan yang muncul di lapangan. Keterlibatan aparat juga diperlukan untuk mendukung penanganan serta memastikan aturan dijalankan.

Pesan untuk Perlindungan Lingkungan

Penegasan Prabowo mengenai kemungkinan pencabutan konsesi setelah pelanggaran berulang merupakan sinyal bahwa pemerintah ingin mendorong akuntabilitas yang lebih kuat. Kebijakan tegas dapat menjadi bagian dari upaya memastikan setiap pihak yang memanfaatkan sumber daya dan lahan di Indonesia menjalankan kewajibannya secara serius.

Bagi masyarakat, isu karhutla berkaitan langsung dengan kualitas udara, kesehatan, kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, pencegahan kebakaran tidak cukup berhenti pada penanganan darurat. Pengawasan terhadap perusahaan, kepatuhan pemegang izin, serta tindakan hukum dan administratif yang jelas menjadi bagian dari perlindungan kepentingan publik.

Pemerintah kini menempatkan tanggung jawab perusahaan sebagai salah satu perhatian utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dengan adanya indikasi pelanggaran yang berulang, evaluasi terhadap konsesi dan pengungkapan pihak yang bertanggung jawab akan menjadi langkah yang dinantikan dalam agenda penegakan aturan lingkungan di Indonesia.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Prabowo Ungkap Perusahaan Asing Penyebab Karhutla 19?

Prabowo Ungkap Perusahaan Asing Penyebab Karhutla 19 is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Prabowo Ungkap Perusahaan Asing Penyebab Karhutla 19 matter?

Prabowo Ungkap Perusahaan Asing Penyebab Karhutla 19 matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.