Tulus Santoso: Regulasi Penyiaran Perlu Disesuaikan agar Tetap Relevan
Regulasi Penyiaran Didorong Mengikuti Perubahan Konsumsi Konten Digital
Partaiberita.com – JAKARTA – Perubahan cara masyarakat menikmati informasi dan hiburan menempatkan pembaruan aturan penyiaran sebagai kebutuhan yang semakin mendesak. Konten audiovisual kini tidak hanya hadir melalui televisi dan radio konvensional, tetapi juga tersebar lewat berbagai layanan internet serta platform over-the-top atau OTT.
Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso menilai perkembangan tersebut perlu direspons melalui pengaturan yang tetap mampu melindungi kepentingan publik sekaligus memberi ruang bagi pertumbuhan industri penyiaran. Pandangan itu disampaikannya dalam diskusi Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang digelar Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), Jumat, 11 September 2026.
Aturan Lama dan Perubahan Lanskap Media
Undang-Undang Penyiaran yang berlaku saat ini berasal dari tahun 2002. Pada masa itu, pola distribusi konten dan kebiasaan audiens sangat berbeda dibandingkan kondisi sekarang. Perkembangan teknologi kemudian memperluas pilihan publik untuk mengakses video, siaran langsung, berita, hingga program hiburan melalui jaringan internet.
Peralihan tersebut menciptakan tantangan baru dalam tata kelola media. Ketika konten dapat beredar lintas platform dan menjangkau audiens secara cepat, perlindungan terhadap publik tidak cukup hanya bertumpu pada pendekatan yang dirancang bagi penyiaran konvensional.
Tulus menyoroti bahwa kerangka hukum yang mengacu pada UU Penyiaran 2002 belum memberi kewenangan untuk menjangkau penyiaran yang disalurkan melalui internet maupun layanan OTT. Sementara itu, konsumsi konten digital terus menjadi bagian penting dari keseharian masyarakat.
Perlunya Kedaulatan dalam Pengaturan Konten
Pengaturan terhadap ruang digital telah menjadi perhatian di sejumlah negara. Singapura, Australia, Kanada, serta negara-negara di Uni Eropa disebut telah memberi perhatian serius pada tata kelola konten digital, termasuk materi audiovisual yang beredar melalui internet.
“Regulator di negara-negara lain, sudah mengatur konten audiovisual yang didistribusikan melalui internet, jadi sudah waktunya kita juga punya kedaulatan untuk menata konten yang sama,” ujar Tulus.
Pernyataan itu menggambarkan kebutuhan agar regulasi dapat mengikuti titik distribusi konten yang kini berubah. Bagi publik, isu ini berkaitan dengan bagaimana standar perlindungan dan tanggung jawab penyelenggara dapat diterapkan pada konten yang diakses melalui beragam medium.
Pembaruan aturan juga penting untuk menjawab kesenjangan antara penyiaran tradisional dan layanan digital. Ketika satu jenis konten tunduk pada ketentuan tertentu di media konvensional, sementara bentuk serupa dapat beredar secara daring dengan kerangka berbeda, muncul pertanyaan mengenai kesetaraan pengawasan dan perlindungan pengguna.
Menjaga Publik dan Mendorong Industri
Diskusi tentang RUU Penyiaran tidak hanya menyangkut pengawasan konten. Perubahan regulasi juga berkaitan dengan keberlanjutan industri yang menghadapi transformasi besar dalam produksi, distribusi, dan persaingan mendapatkan perhatian audiens.
Industri penyiaran beroperasi dalam lingkungan yang semakin terhubung. Audiens dapat berpindah dari siaran televisi ke layanan video digital, dari radio ke platform audio daring, atau dari program terjadwal ke konten yang tersedia kapan saja. Perubahan perilaku tersebut menuntut aturan yang relevan terhadap kenyataan baru tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
Karena itu, pembahasan RUU Penyiaran menjadi ruang penting untuk menilai kembali apakah perangkat hukum yang ada masih memadai. Regulasi yang diperbarui diharapkan dapat menghadirkan kepastian bagi pelaku industri, memperkuat perlindungan publik, dan menyesuaikan tata kelola penyiaran dengan perkembangan teknologi.
Dalam konteks ini, tantangan utamanya bukan sekadar memperluas cakupan aturan ke platform digital. Pembaruan kebijakan juga perlu mempertimbangkan perubahan cepat di dunia teknologi, kebiasaan baru audiens, serta kebutuhan akan lingkungan media yang bertanggung jawab.
Gagasan yang disampaikan Tulus Santoso menegaskan bahwa regulasi penyiaran perlu terus dievaluasi agar tidak tertinggal oleh perkembangan distribusi konten. Saat masyarakat semakin banyak mengakses tayangan melalui internet, pengaturan yang relevan menjadi bagian dari upaya menjaga kepentingan publik di tengah perubahan lanskap media.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Tulus Santoso?Tulus Santoso is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Tulus Santoso matter?Tulus Santoso matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.