Polemik Penggalangan Dana Atlet Tunarungu, Kemenpora Tegaskan Paralimpiade Target Utama Olahraga Disabilitas
Kemenpora Tegaskan Paralimpiade Prioritas Utama
Partaiberita.com – Polemik penggalangan dana atlet tunarungu yang ramai diperbincangkan beberapa waktu terakhir mendapat respons langsung dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Melalui pernyataan resmi di Jakarta, Kemenpora menegaskan bahwa seluruh dukungan pendanaan dan logistik pembinaan olahraga disabilitas diarahkan pada satu tujuan tunggal: memastikan atlet Indonesia menempuh jalur kualifikasi resmi menuju Paralimpiade.
Kontroversi bermula ketika sejumlah atlet tunarungu memilih membiayai sendiri keikutsertaan mereka di Asia Pacific Deaf Multi-Sport, turnamen yang dijadwalkan berlangsung di Penang, Malaysia, pada 3–10 Oktober 2026. Ajang tersebut diorganisasi oleh Perhimpunan Olahraga Tuna Rungu Indonesia (Porturin), wadah nasional bagi komunitas tunarungu. Keputusan atlet untuk mencari pendanaan mandiri memicu pertanyaan publik mengenai peran negara dalam memfasilitasi partisipasi mereka di kompetisi internasional.
Surono: Poin dan Peringkat sebagai Kunci Kualifikasi
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono, menjelaskan bahwa setiap turnamen internasional yang diikuti cabang olahraga disabilitas berfungsi sebagai instrumen akumulasi poin dan pergerakan peringkat dunia. Skor yang tercatat dalam sistem federasi internasional menjadi dasar pertimbangan ketika atlet mengajukan diri untuk lolos ke babak kualifikasi Paralimpiade.
"Kejuaraan dunia yang diikuti teman-teman cabang olahraga disabilitas sebagai ajang untuk memperoleh poin dan peringkat agar bisa lolos kualifikasi pada Paralimpiade," ujar Surono di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Penjelasan tersebut menggarisbawahi bahwa tidak seluruh kompetisi internasional memiliki bobot setara. Turnamen yang diakui penuh oleh badan pengawas global menghasilkan poin resmi yang tercatat dalam sistem peringkat, sedangkan acara berformat festival atau demonstrasi kerap tidak memberikan kontribusi numerik terhadap proses kualifikasi.
Status Ajang Penang dan Peran ICSD
Surono secara khusus menyoroti karakter Asia Pacific Deaf Multi-Sport di Malaysia. Menurut dia, turnamen tersebut lebih berorientasi pada semangat festival olahraga ketimbang kompetisi resmi yang terintegrasi dalam kalender poin federasi internasional. Akibatnya, pengakuan terhadap hasil yang diraih di ajang itu belum tentu diterima oleh International Committee of Sports for the Deaf (ICSD), otoritas tertinggi olahraga tunarungu di tingkat global.
ICSD mengatur standar kompetisi, menetapkan aturan kualifikasi, dan mengkurasi kejuaraan-kejuaraan yang poinnya dihitung menuju Paralimpiade. Tanpa validasi dari badan tersebut, prestasi atlet di turnamen regional atau festival kemungkinan besar tidak akan tercatat dalam sistem peringkat yang menjadi prasyarat lolos kualifikasi.
Alokasi Anggaran dan Jalur Resmi
Dengan pertimbangan teknis tersebut, Kemenpora menyatakan akan memfokuskan dukungan pada kejuaraan-kejuaraan resmi di bawah naungan federasi internasional. Logika kebijakan ini sederhana: kompetisi yang menghasilkan poin dan menggeser peringkat secara langsung mempercepat proses kualifikasi, sementara kompetisi tanpa bobot poin tidak memberikan manfaat struktural bagi karier kompetitif sang atlet.
"Apabila di situ ada poin untuk yang khususnya disabilitas, khususnya untuk yang babak kualifikasi Paralimpiade, maka itu yang kita utamakan," ucap Surono.
Kebijakan ini tidak berarti Kemenpora menutup mata terhadap partisipasi atlet di turnamen lain. Namun, dalam konteks keterbatasan anggaran negara dan kebutuhan memaksimalkan peluang medali di Paralimpiade, alokasi sumber daya harus diarahkan pada jalur yang secara teknis menghasilkan progres dalam sistem kualifikasi.
Tantangan Struktural Pendanaan
Polemik penggalangan dana atlet tunarungu yang melatarbelakangi pernyataan ini menyentuh persoalan lama: kesenjangan antara kebutuhan atlet untuk berkompetisi secara rutin dan ketersediaan dukungan finansial dari negara maupun sponsor swasta. Ketika jalur resmi tidak tersedia atau tidak terjangkau secara biaya, atlet kerap mengambil inisiatif mandiri — mencari donatur, menggelar acara penggalangan dana, atau mengandalkan jaringan komunitas untuk membiayai tiket, akomodasi, dan persiapan teknis.
Langkah mandiri semacam itu, meski lahir dari semangat juang, tetap berisiko jika tidak selaras dengan peta kualifikasi yang ditetapkan federasi internasional. Kemenpora mendorong agar setiap atlet yang hendak berlaga di luar negeri terlebih dahulu memastikan bahwa kompetisi yang dituju tercatat dalam kalender resmi ICSD sehingga poin yang diperoleh benar-benar berkontribusi pada perjalanan menuju Paralimpiade.
FAQ
Apakah Kemenpora melarang atlet tunarungu mengikuti turnamen di luar jalur resmi?
Tidak. Kemenpora tidak melarang partisipasi di turnamen lain. Namun, dukungan pendanaan dan logistik negara diprioritaskan pada kompetisi yang menghasilkan poin resmi menuju kualifikasi Paralimpiade sesuai aturan ICSD.
Bagaimana atlet dapat memastikan sebuah turnamen tercatat dalam sistem poin ICSD?
Atlet atau induk cabang olahraga dapat menghubungi ICSD atau federasi nasional terkait untuk memverifikasi status kompetisi dalam kalender resmi. Turnamen yang tidak tercantum dalam daftar tersebut umumnya tidak memberikan poin kualifikasi.
Kapan Asia Pacific Deaf Multi-Sport 2026 akan berlangsung?
Turnamen dijadwalkan berlangsung di Penang, Malaysia, pada 3–10 Oktober 2026 dan diorganisasi oleh Porturin sebagai penyelenggara nasional.