Perbandingan Harga BBM Pertamax RON 92 di Indonesia dan Negara Tetangga, Lebih Murah Mana?
Main Agenda – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax RON 92 menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia. Sejak 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, meningkat sebesar Rp3.950. Meski kenaikan ini memicu diskusi, Main Agenda menegaskan bahwa harga Pertamax di Indonesia tetap lebih terjangkau dibandingkan beberapa negara tetangga Asia Tenggara, seperti Filipina, Thailand, dan Singapura.
Analisis Harga BBM di Negara Tetangga
Harga bahan bakar minyak yang setara RON 92 di berbagai negara tetangga menunjukkan perbedaan signifikan. Dalam laporan terkini, harga bensin di Filipina berkisar antara Rp22.000 hingga Rp23.000 per liter, sementara di Laos mencapai Rp31.000 per liter. Negara-negara lain seperti Thailand, Myanmar, dan Singapura juga menawarkan harga yang lebih tinggi, masing-masing sekitar Rp29.000, Rp25.000, dan hampir Rp43.000 per liter. Faktor utama yang memengaruhi perbedaan ini adalah kebijakan subsidi pemerintah, tarif impor, serta dinamika permintaan dan penawaran energi global.
Di Indonesia, pemerintah mengambil langkah untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan keadaan ekonomi. Meskipun harga Pertamax meningkat, Main Agenda mencatat bahwa harga BBM subsidi seperti Pertalite dan biosolar tetap dijaga. Pertalite, yang memiliki harga Rp10.000 per liter, serta biosolar dengan Rp6.800 per liter, tetap menjadi pilihan untuk masyarakat yang lebih terbatas secara ekonomi. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memastikan akses energi yang merata.
Strategi Pemerintah dalam Penyediaan BBM
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memberikan penjelasan bahwa kenaikan harga Pertamax merupakan hasil dari fluktuasi harga minyak dunia. Mereka menekankan bahwa harga Pertamax di Indonesia terus bergerak sesuai dengan pasar internasional, sementara harga BBM subsidi tetap diperlakukan secara khusus. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan bahwa kebijakan ini mencerminkan keharusan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara subsidi dan biaya operasional.
“Pertamax sebagai BBM non-subsidi harus mengikuti harga pasar, sedangkan Pertalite dan biosolar tetap diberi subsidi agar masyarakat yang membutuhkan tetap bisa mendapatkan bahan bakar dengan biaya terjangkau,” ujar Fifi. Ia menambahkan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan keadaan perekonomian nasional dan kebutuhan rakyat.
Kemkomdigi juga menyampaikan bahwa kenaikan harga Pertamax bisa berdampak pada anggaran negara. Dengan harga Pertamax yang sekarang lebih tinggi, pemerintah memperkirakan ada peningkatan biaya impor dan distribusi energi. Namun, mereka berharap hal ini tidak mengurangi akses BBM subsidi kepada kelompok masyarakat yang paling rentan.
“Jika harga Pertamax terus ditahan di bawah harga keekonomian, anggaran pemerintah akan tergerus. Ini bisa mengganggu alokasi dana untuk program publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial,” jelas Fifi. Ia mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan subsidi agar tidak terjadi ketimpangan dalam penyaluran bantuan ke masyarakat.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa perbandingan harga BBM antar negara tetangga memberikan gambaran tentang kebijakan energi masing-masing pemerintah. Di negara-negara dengan anggaran lebih besar, seperti Singapura, harga bahan bakar minyak bisa mencapai tingkat yang sangat tinggi karena tidak ada subsidi. Sementara itu, negara-negara seperti Laos dan Myanmar masih mengandalkan impor minyak dalam skala besar, sehingga harga BBM mereka tergantung pada pasar internasional dan biaya distribusi.
Perbandingan ini juga menyoroti tantangan Indonesia dalam mempertahankan keseimbangan harga BBM. Meski harga Pertamax sedang naik, pemerintah tetap memprioritaskan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Main Agenda menyarankan bahwa kebijakan ini perlu dipertahankan tetapi diperbaiki agar lebih efisien. Dengan demikian, Indonesia bisa menjaga stabilitas harga BBM sambil memastikan manfaat subsidi yang lebih tepat sasaran.
