Gardian Muhammad: Threshold DPRD Ancam Demokrasi Lokal, Reformasi Politik Jadi Kunci
Key Discussion – JAKARTA – Isu ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam penyempurnaan Undang-Undang Pemilu menjadi sorotan utama. Partai Perindo, dalam Key Discussion terbarunya, mengingatkan bahwa jika aturan ini diterapkan ke tingkat daerah, maka perwakilan politik di tingkat lokal berisiko tereduksi. Perubahan ini dianggap dapat mengurangi kebebasan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka ke dalam sistem legislatif.
Ambang Batas Parlemen dan Konteks UU Pemilu
Sejak tahun 2019, ambang batas parlemen diatur dalam UU Pemilu dengan aturan minimal 4% untuk dewan perwakilan rakyat (DPR) dan 2% untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, dalam Key Discussion terbaru, ada usulan untuk menaikkan ambang batas tersebut ke tingkat daerah, termasuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa partai kecil atau masyarakat yang kurang berpengaruh akan kesulitan memperoleh kursi di tingkat lokal.
Kebijakan ambang batas parlemen di tingkat daerah dianggap dapat membatasi kemampuan partai-partai yang memiliki basis dukungan kecil untuk terus berpartisipasi dalam proses demokrasi. Di daerah dengan populasi penduduk yang tidak merata, partai besar cenderung mendominasi, sementara suara minoritas bisa hilang. Dalam Key Discussion, Gardian Muhammad, sebagai Ketua DPP Bidang Fraksi & Pemerintahan Partai Perindo, menekankan bahwa perubahan ini berpotensi menghambat keterwakilan rakyat yang seharusnya inklusif.
Argumen Gardian Muhammad: Keseimbangan dalam Reformasi
“Demokrasi yang sehat membutuhkan kompetisi terbuka, bukan penyempitan ruang. Ambang batas yang lebih tinggi hanya memberi keuntungan pada partai besar dan mengabaikan keberagaman aspirasi warga,” tambah Gardian dalam pernyataan tertulis, Kamis (18/6/2026).
Dalam Key Discussion ini, Gardian menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi sistem politik dan keberagaman suara. Ia menilai, penggunaan ambang batas parlemen di tingkat daerah bisa menyebabkan pengabaian prinsip dasar demokrasi, yakni hak setiap warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan. Dengan angka ambang batas yang terlalu tinggi, partai kecil yang mungkin mewakili kelompok tertentu bisa diusir dari arena politik, menyebabkan dominasi satu atau dua partai besar.
Kebijakan tersebut juga dianggap berpotensi memperlemah partisipasi masyarakat dalam pemilu. Partai-partai yang memiliki suara lebih sedikit bisa kehilangan kesempatan untuk berkontribusi pada pembuatan kebijakan lokal. Gardian menilai, Key Discussion ini membutuhkan analisis mendalam agar reformasi politik benar-benar bermakna dan tidak hanya menjadi kebijakan sekadar memperkuat dominasi partai besar.
Menurutnya, untuk memastikan demokrasi lokal tetap berjalan efektif, pemerintah perlu melakukan reformasi politik yang lebih substantif. Ini melibatkan penyesuaian aturan pemilu, pengembangan sistem perwakilan yang lebih adil, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah ketimpangan. “Kami menyerukan perlunya Key Discussion yang terus menerus agar tata kelola politik bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai tingkatan,” kata Gardian.
