Roy Suryo Yakin Bakal Menang Praperadilan, Ahli Polda Metro Jaya Dinilai Membantu
Visit Agenda melaporkan bahwa Roy Suryo, seorang pakar telematika yang sedang menghadapi kasus praperadilan, menunjukkan sikap percaya diri setelah mendengar penjelasan dari ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Penjelasan tersebut dianggap memberikan keuntungan signifikan bagi kliennya, karena menyoroti cacat formil dalam proses penangkapan yang menjadi pusat perhatian dalam persidangan. Roy Suryo menilai bahwa keterangan ahli tersebut membantu memperkuat argumen bahwa surat penangkapan tidak memenuhi standar prosedur hukum yang berlaku.
“Saya senyum karena ini jelas. Seorang ahli yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya, Pak Aristo, ternyata sangat membantu pihak kami. Ia menyatakan bahwa surat penangkapan meskipun dicoba dihaluskan, tetapi terdapat kesalahan ketik. Kesalahan tersebut menunjukkan cacat formil, dan jika formil sudah salah, maka seluruh prosesnya juga tidak benar,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
KUHAP Baru Jadi Poin Utama dalam Persidangan
Visit Agenda menyoroti bahwa penerapan KUHAP baru menjadi sorotan utama dalam persidangan praperadilan Roy Suryo. Hal ini terkait dengan perubahan aturan dalam prosedur penangkapan yang dianggap lebih ketat. Roy Suryo menegaskan bahwa penggunaan KUHAP versi terbaru membantu mengungkap ketidaksesuaian dalam waktu pemeriksaan yang hanya diberikan selama 24 jam. “KUHAP baru seharusnya berlaku dalam kasus ini, dan hakim tampak memahami bahwa aturan ini menguntungkan kami,” tambahnya.
Kasus praperadilan Roy Suryo menghadirkan momentum penting dalam sejarah pengadilan Indonesia. Penjelasan ahli hukum dari Polda Metro Jaya, terutama mengenai cacat formil dalam surat penangkapan, menjadi bukti bahwa perubahan regulasi telah memberikan keadilan yang lebih terukur. Visit Agenda memperkirakan bahwa tuntutan dari pihak tergugat akan terus diperkuat melalui argumentasi yang terstruktur dan berasal dari sumber-sumber yang kompeten.
Kesalahan Proses Penangkapan Disorot sebagai Titik Kritis
Roy Suryo memaparkan bahwa proses penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian memiliki beberapa celah. Dalam persidangan, ia menekankan bahwa kesalahan dalam pengisian dokumen penangkapan memengaruhi keabsahan seluruh prosedur hukum. “Visit Agenda melihat bahwa saksi ahli telah memberikan penjelasan yang jelas mengenai ketidaksesuaian waktu pemeriksaan, yang seharusnya dilakukan dalam 24 jam. Jika ini tidak terpenuhi, maka penangkapan bisa dianggap sah secara formal,” jelasnya.
Penjelasan ahli Polda Metro Jaya juga menyoroti penerapan KUHAP baru dalam kasus ini. Roy Suryo menilai bahwa hal tersebut menunjukkan komitmen kepolisian untuk memenuhi standar hukum yang lebih modern. “Visit Agenda memperhatikan bahwa penerapan KUHAP baru memberikan ruang bagi para terdakwa untuk menyampaikan argumen yang lebih solid. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan transparansi proses hukum,” tambahnya.
Public reaction terhadap kasus Roy Suryo juga menarik perhatian. Banyak pihak mengapresiasi keputusan Polda Metro Jaya untuk menampilkan saksi ahli yang bisa memperkuat tuntutan praperadilan. Visit Agenda menyatakan bahwa langkah ini memperlihatkan kepolisian lebih terbuka terhadap kritik dan usulan perbaikan dalam prosedur hukum. “Jika seluruh pihak sepakat bahwa ada kesalahan dalam proses, maka praperadilan bisa menjadi sarana yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya.
Proses praperadilan Roy Suryo menjadi contoh nyata bagaimana perubahan regulasi dapat memberikan dampak signifikan dalam penerapan hukum. Visit Agenda mengungkap bahwa berlangsungnya sidang ini menunjukkan upaya kepolisian untuk memperbaiki kinerjanya dalam penanganan kasus. “Visit Agenda melihat bahwa ahli hukum dari Polda Metro Jaya telah memberikan penjelasan yang jelas, sehingga membangun kepercayaan publik terhadap proses hukum yang lebih adil,” tutur Roy Suryo.
Dengan keberhasilan penjelasan saksi ahli dan penerapan KUHAP baru, Roy Suryo optimis bahwa hasil praperadilan akan memberikan keuntungan besar. Visit Agenda memperkirakan bahwa keputusan ini akan memperkuat posisi terdakwa dalam menghadapi proses persidangan lebih lanjut. “Visit Agenda mencatat bahwa peningkatan transparansi dalam prosedur penangkapan adalah kunci utama untuk mencapai keadilan yang sebenarnya,” pungkas Roy Suryo.
