BGN Mengakui Tunggakan Rp1,6 Triliun untuk EO dan Konsultan
Topics Covered menjadi topik utama dalam pertemuan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa pihaknya masih memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp1,609 triliun terhadap berbagai pihak ketiga, termasuk penyelenggara event (EO) dan konsultan. Tunggakan ini terkait dengan berbagai kegiatan yang telah rampung di tahun anggaran 2025, namun belum diperlakukan secara lengkap hingga saat ini.
Proses Pemenuhan Kewajiban Melalui DIPA 2026
Menurut Agustina, pembayaran tunggakan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme DIPA Tahun Anggaran 2026. “Yang pertama adalah tunggakan tahun 2025. Ada Rp1,6 triliun yang kegiatannya sudah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan. Akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026,” ujarnya. Pihak BGN menekankan bahwa pembayaran ini tidak hanya menjadi prioritas, tetapi juga memerlukan koordinasi yang terpadu dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.
Topics Covered juga mencakup pembahasan tentang keterlambatan pencairan dana yang dipicu oleh beberapa proses verifikasi internal. Agustina menjelaskan bahwa ada nilai tertentu yang harus direview oleh KPA (Kantor Pelayanan Pembayaran Anggaran), Inspektorat, serta BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Perbendaharaan). “Ini yang masih dalam proses,” tambahnya. Proses tersebut membutuhkan waktu lebih lama karena melibatkan peninjauan berbagai dokumen keuangan dan pertanggungjawaban kinerja.
Analisis Keterlambatan Pembayaran
Pembayaran yang tertunda mengakibatkan beberapa pemangku kepentingan mengeluhkan kejadian ini, terutama karena dampak terhadap operasional kegiatan dan kepercayaan publik. Dalam Topics Covered, disebutkan bahwa keterlambatan ini bisa berdampak pada penerimaan jasa oleh EO dan konsultan yang seharusnya sudah selesai dikontrakkan di akhir tahun 2025. Menurut sumber di dalam BGN, ada beberapa hambatan dalam proses akuntansi dan koordinasi antar-instansi yang memperlambat proses pembayaran.
Dalam upaya meningkatkan transparansi, BGN menyatakan bahwa mereka sedang melakukan revisi anggaran bersama DJA. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban keuangan dapat dipenuhi tepat waktu. “Kami sedang menyusun laporan rinci untuk menghindari kesalahan dalam pemenuhan kewajiban,” kata Agustina. Revisi anggaran ini diharapkan dapat mempercepat pembayaran tunggakan sekaligus meninjau ulang mekanisme pengelolaan dana yang ada.
Keterlambatan pembayaran juga menjadi sorotan dalam Topics Covered terkait dengan komitmen BGN untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Sejumlah penyelenggara event mengeluhkan bahwa mereka belum menerima pembayaran selama beberapa bulan, sehingga menimbulkan kesan bahwa BGN kurang mampu memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan. Di sisi lain, pihak konsultan mengapresiasi upaya BGN untuk menjelaskan alasan keterlambatan tersebut, meskipun ada kekecewaan atas pencairan dana yang belum optimal.
Perspektif Kementerian Keuangan
Dalam rapat tersebut, pihak Kementerian Keuangan juga memberikan penjelasan bahwa revisi anggaran yang dilakukan BGN sesuai dengan aturan yang berlaku. “Pembayaran tunggakan memerlukan verifikasi yang teliti agar tidak ada kesalahan administratif atau kelebihan pengeluaran,” ujar salah satu perwakilan dari DJA. Meski ada keterlambatan, Kementerian Keuangan memastikan bahwa DIPA 2026 akan segera diselesaikan agar semua kewajiban keuangan dapat dipenuhi secara bertahap.
Topics Covered juga menyebutkan bahwa BGN telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak eksternal, termasuk badan pemeriksaan dan pengguna jasa, untuk mempercepat proses pembayaran. “Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memperbaiki mekanisme pemeriksaan keuangan agar tidak ada keterlambatan serupa di masa depan,” kata Agustina. Dengan demikian, BGN menegaskan bahwa kejadian ini adalah bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan keandalan dan kualitas pelayanan publik.
