Nanik S Deyang Tidak Hadiri Rapat Laporan Keuangan BGN di DPR
Topics Covered: JAKARTA – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Badan Gizi Nasional (BGN) berlangsung pada Jumat (17/7/2026) siang. Acara ini menjadi momen penting dalam pengawasan anggaran, khususnya terkait laporan keuangan BGN untuk Tahun Anggaran 2025. Meski agenda rapat telah dipersiapkan, kehadiran Kepala BGN, Nanik S. Deyang, tidak terlihat karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan. Hal ini menjadi sorotan karena kehadiran kepala lembaga biasanya menjadi fokus utama dalam diskusi tentang pertanggungjawaban keuangan.
Alasan Nanik S Deyang Tidak Hadir dan Substitusi yang Diberikan
Persiapan untuk rapat ini diawali dengan surat yang dibacakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menjelaskan bahwa Nanik Deyang mengalami halangan karena keadaan kesehatan yang kurang memungkinkan. Dalam surat tersebut, ia meminta Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, untuk menggantikan posisinya. Hal ini menunjukkan upaya BGN dalam memastikan pertanggungjawaban keuangan tetap terlaksana meski kehadiran Nanik tidak bisa dipenuhi. Agustina, yang menjadi Plh Kepala BGN, langsung memimpin sesi pemaparan laporan keuangan tahun 2025. Meski tanpa kehadiran Nanik, prosesnya tetap berjalan lancar, sebab surat penjelasan telah disampaikan sebelumnya. Pihak DPR menyambut baik penggantian tersebut, dengan menekankan bahwa penyampaian laporan tetap dapat dipertanggungjawabkan meski diwakili oleh seseorang.
“Suratnya sudah diterima oleh Komisi IX kemarin. Kepala Badan berhalangan hadir karena dalam kondisi tidak sehat, jadi hari ini diwakilkan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional,” ujar Putih Sari. Ia menambahkan bahwa proses pertanggungjawaban tetap dilakukan sesuai aturan, karena surat pemaparan sudah disampaikan dan komisi tidak mengalami hambatan dalam memahami materi yang dibahas. Dengan demikian, kehadiran Nanik S. Deyang tidak memengaruhi jalannya rapat, meski ada penekanan pada kehadiran kepala lembaga sebagai bagian dari Topics Covered.
Isi Laporan Keuangan BGN dan Fokus Rapat
Pertanggungjawaban laporan keuangan BGN tahun 2025 menjadi Topics Covered utama dalam rapat tersebut. Agustina Arumsari menyampaikan bahwa BGN telah memperoleh anggaran sebesar Rp 150 miliar, yang digunakan untuk berbagai program kebijakan kesehatan dan gizi masyarakat. Laporan ini mencakup penggunaan dana dari sektor pemerintah pusat dan daerah, serta hasil audit yang telah diverifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penyampaiannya, Agustina menjelaskan bahwa BGN mengalami peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan dari kegiatan program dan penyesuaian pengeluaran untuk proyek strategis. Meski tidak ada pengakuan secara langsung dari Nanik, kehadiran wakil kepala BGN tetap dianggap sebagai kontribusi signifikan dalam penyampaian Topics Covered. Komisi IX DPR RI menilai laporan BGN cukup transparan, dengan memperlihatkan rincian penggunaan dana yang terstruktur. Namun, beberapa anggota komisi meminta pihak BGN untuk memberikan lebih banyak data mengenai efektivitas program-program yang telah dijalankan. Topik ini menjadi bagian dari Topics Covered yang dibahas, dengan harapan memberikan wawasan lebih lengkap kepada publik dan lembaga pemerintah.
“Saya izin untuk memulai dengan menyampaikan permohonan maaf, tetapi karena surat sudah dibacakan, maka saya mewakili Kepala Badan Gizi Nasional dalam menyampaikan pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang telah ditinjau oleh BPK,” tutur Arum. Menurutnya, laporan tersebut telah mengalami revisi berdasarkan masukan dari BPK, sehingga kini lebih akurat dan sesuai dengan standar pertanggungjawaban keuangan. Ia juga menjelaskan bahwa BGN berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dana, terutama dalam rangka mewujudkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hal ini menjadi Topics Covered dalam rapat yang tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga pada konteks program BGN.
Pertanggungjawaban Keuangan sebagai Fokus Utama
Agenda rapat kali ini berfokus pada pertanggungjawaban keuangan BGN, yang merupakan salah satu Topics Covered dalam upaya memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan. Laporan keuangan disusun berdasarkan perhitungan yang terperinci, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan surplus atau defisit yang terjadi selama tahun anggaran 2025. Selain itu, rapat juga membahas efisiensi penggunaan dana, terutama dalam proyek seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses ke layanan kesehatan masyarakat. Kehadiran Agustina Arumsari memastikan bahwa pemaparan laporan tetap bisa dilakukan secara utuh, meski tanpa Nanik S. Deyang. Hal ini menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban keuangan BGN tetap berjalan baik, meskipun ada perubahan dalam struktur kepengurusan.
Impak dari Kehadiran Nanik S Deyang yang Tidak Terpenuhi
Kehadiran Nanik S. Deyang sebagai kepala BGN yang tidak bisa dipenuhi memicu berbagai pertanyaan terkait kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam lembaga tersebut. Sebagai Topics Covered, rapat ini menjadi momen untuk mengamati peran pihak substitusi dalam menjaga konsistensi kebijakan dan program yang telah dirancang. Beberapa anggota Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa kehadiran Nanik sangat penting karena ia memiliki pengalaman dalam mengelola anggaran dan kebijakan gizi. Namun, dengan adanya Agustina sebagai Plh Kepala BGN, komisi tetap mempercayai bahwa pertanggungjawaban keuangan dapat dijelaskan secara jelas. Kehadiran wakil kepala menjadi Topics Covered yang menunjukkan kemampuan lembaga dalam menghadapi situasi yang tidak terduga.
Kegiatan rapat ini menjadi bagian dari kewajiban BGN dalam menjawab pertanyaan Komisi IX tentang penggunaan anggaran. Laporan keuangan yang disampaikan mencakup data dari 35 program yang dijalankan BGN, termasuk pelatihan peningkatan kesehatan masyarakat dan pemberian bantuan gizi kepada kelompok rentan. Dengan penjelasan yang disampaikan, pihak DPR memperoleh gambaran mengenai keberhasilan dan tantangan BGN dalam mencapai target anggarannya. Rapat tersebut juga menjadi wadah untuk mendiskusikan pengaruh inflasi dan kenaikan biaya operasional terhadap anggaran BGN. Topics Covered ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak hanya fokus pada penyerapan dana, tetapi juga pada efisiensi dan dampak ekonomi dalam program-programnya. Dengan demikian, rapat ini menjadi sarana penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
