Badai PHK Massal, Buruh Ingin Temui Dasco
Key Discussion: JAKARTA – Permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mengguncang industri manufaktur semakin menjadi sorotan, terutama setelah beberapa perusahaan besar memutuskan untuk merumahkan ribuan karyawan. Kebijakan ini memicu gelombang ketidakpuasan di kalangan buruh, yang berharap pemerintah dan parlemen dapat mengambil peran lebih aktif dalam mengatasi isu tersebut. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menjadi salah satu organisasi yang secara konsisten menuntut tindakan tegas untuk memastikan hak pekerja terlindungi. Said Iqbal, ketua KSPI dan presiden Partai Buruh, menyatakan bahwa Key Discussion menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat kerja sama antara pihak berwenang dan buruh.
Situasi PHK Massal di Berbagai Wilayah
Di Jawa Barat, penutupan PT Xacti Indonesia di Depok menjadi contoh nyata kebijakan PHK yang memperparah tekanan ekonomi. Tidak hanya sektor tekstil dan sepatu, industri manufaktur lainnya seperti elektronik dan furniture juga terkena dampak signifikan. Di Karawang, jumlah buruh yang kehilangan pekerjaan mencapai 1.323 orang, dengan alasan penutupan perusahaan, efisiensi, dan konflik manajemen menjadi penyebab utama. Di Banten, khususnya di Serang dan Tangerang, sektor manufaktur seperti pakaian dan produk konsumen menjadi lokasi utama pelepasan tenaga kerja. Perusahaan seperti PT Sinhwa Bis, PT Lung Cheong, dan PT PWI diketahui telah mengambil langkah serupa, dengan PT Nikomas Gemilang menjadi salah satu yang menganggurkan 279 karyawan dalam bulan Mei.
Key Discussion mengemuka dalam pertemuan antara KSPI dan Partai Buruh dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan. Para pekerja menyuarakan kebutuhan akan kepastian dalam pembayaran pesangon, jaminan kesejahteraan, dan kesempatan kerja baru. Menurut Said Iqbal, kebijakan PHK yang terus dilakukan tanpa adanya skema mitigasi yang jelas bisa mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembentukan Satgas Mitigasi PHK berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) dianggap penting untuk mengarahkan perusahaan agar tidak terburu-buru mengambil tindakan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap pekerja.
Komunikasi dengan Pimpinan DPR RI
“Kami tentu akan menemui pimpinan DPR RI, seperti Pak Sufmi Dasco, untuk berdiskusi agar kerja pemerintah dan parlemen bisa bersinergi dalam menghadapi tantangan ancaman PHK ini,” ujar Said Iqbal dalam jumpa pers virtual, Senin (25/5/2026).
Key Discussion juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi antara buruh dan pembuat kebijakan. Pertemuan tersebut diharapkan mampu membuka ruang dialog yang lebih produktif, terutama mengenai kebijakan tenaga kerja yang sejalan dengan kepentingan masyarakat. Dasco, sebagai anggota DPR RI, dianggap memiliki peran kunci dalam mendorong pembentukan kebijakan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
Sejumlah rencana mitigasi diusulkan oleh KSPI, seperti pengalihan pekerja ke daerah dengan peluang berkembang. Kebijakan ini dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak PHK massal. Said Iqbal menekankan bahwa Key Discussion harus menjadi alat untuk menyusun skema transfer pekerja yang efisien, terutama bagi mereka yang terkena efisiensi di kawasan industri Tangerang Raya. Tujuan utama adalah memastikan buruh tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga memiliki akses ke peluang kerja baru di wilayah yang sedang berkembang, seperti Brebes, Jawa Tengah.
Di sisi lain, Key Discussion membahas peran Partai Buruh dalam menjembatani kebutuhan buruh dan kebijakan pemerintah. Said Iqbal menyatakan bahwa partai tersebut harus terus memperkuat advokasi untuk kepentingan kelas pekerja, termasuk dalam memastikan kebijakan PHK tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan perlindungan bagi para pekerja. Dalam diskusi internal, para anggota Partai Buruh sepakat untuk mendorong revisi UU Ketenagakerjaan agar lebih mendorong keadilan dan transparansi dalam proses pemutusan hubungan kerja.
KSPI juga menyoroti kebutuhan akan pemantauan lebih ketat terhadap kebijakan PHK di sektor swasta. Key Discussion menyebutkan bahwa beberapa perusahaan melanggar ketentuan pembayaran pesangon, terutama bagi pekerja yang dipecat tanpa pemberitahuan. Mereka menyarankan penerapan sanksi lebih tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan. Selain itu, para buruh meminta pemerintah mengaktifkan mekanisme pencadangan pekerjaan, seperti pembentukan program pelatihan atau penempatan kembali di sektor lain yang sedang berkembang.
