KPK Kembali Periksa Ketua Umum PP Japto Soerjosoemarno Terkait Kasus Eks Bupati Kukar
KPK Kembali Periksa Ketum PP Japto – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto S Soerjosoemarno, sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan gratifikasi terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemeriksaan ini berlangsung pada Rabu (3/6/2026), dengan Japto dan eks Bupati Kukar, Rita Widyasari, menjadi fokus utama. KPK mengungkapkan bahwa pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menggali lebih lanjut informasi mengenai dugaan kejahatan korupsi yang melibatkan korporasi dan pejabat daerah.
Detail Pemeriksaan dan Pelaku Lainnya
Dalam pernyataan resmi, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Japto Soerjosoemarno dan Rita Widyasari dipanggil untuk memberikan keterangan dalam rangka penyelidikan kasus yang telah menyebabkan tiga perusahaan ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK juga melibatkan enam saksi tambahan, seperti Yospita Feronika BR Ginting, yang tergabung dalam staf keuangan PT Alamjaya Barapratama. Saksi-saksi ini akan memberikan perspektif lebih menyeluruh mengenai alur transaksi dan peran para pihak dalam skandal tersebut.
“KPK terus menggali fakta-fakta penting terkait dana gratifikasi yang diduga diperoleh dari penerbitan IUP,” kata Budi Prasetyo dalam pernyataannya.
Kasus ini sempat mencuat setelah penyelidikan awal yang menemukan indikasi pemborosan dana dan kesepakatan korupsi antara pejabat pemerintah daerah dan pengusaha. Selain Japto dan Rita, nama-nama perusahaan seperti PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), serta PT Bara Kumala Sakti (BKS) menjadi bagian dari pusat perhatian. Pemeriksaan kali ini dianggap sebagai langkah kritis dalam memperkuat bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama beberapa bulan terakhir.
Kasus Eks Bupati Kukar dan Korporasi Terkait
Penetapan tiga perusahaan sebagai tersangka menunjukkan intensitas KPK dalam menelusuri dugaan korupsi terstruktur. Kasus ini terkait dengan penggunaan dana desentralisasi yang diduga dialihkan melalui mekanisme gratifikasi. Selain itu, ada indikasi penyalahgunaan wewenang dalam menyetujui izin usaha pertambangan yang memberikan keuntungan finansial kepada para pihak tertentu. Pemeriksaan Japto Soerjosoemarno, yang juga terlibat dalam organisasi PP, dinilai memiliki keterkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis yang mungkin turut memengaruhi proses pengambilan keputusan di Kukar.
Menurut sumber internal KPK, pemeriksaan Japto dan Rita Widyasari akan membantu mengungkap alur dana yang mengalir antara korporasi dan pemerintah daerah. Japto Soerjosoemarno, selain menjabat sebagai ketua umum PP, juga aktif dalam kegiatan politik dan advokasi di tingkat nasional. Keterlibatannya dalam kasus ini mungkin menunjukkan dampak dari hubungan antara organisasi kepartaian dan kegiatan korupsi di daerah. Selain itu, KPK juga menyoroti keberadaan beberapa wirausaha dan pengacara yang terlibat dalam penyelidikan.
Kasus korupsi di Kukar ini bukanlah yang pertama, namun merupakan salah satu dari banyak tindakan KPK untuk menegakkan hukum di daerah-daerah yang memiliki indikasi kelemahan pengawasan. Dalam beberapa bulan terakhir, KPK telah menetapkan beberapa pejabat sebagai tersangka, termasuk mantan bupati dan mantan kepala dinas yang diduga terlibat dalam pengelolaan dana desentralisasi secara tidak transparan. Dengan menambahkan saksi-saksi tambahan, KPK mencoba memperkuat rekonstruksi kasus dan mengidentifikasi pelaku-pelaku lain yang mungkin terlibat dalam skandal ini.
KPK Kembali Periksa Ketum PP Japto Soerjosoemarno juga menjadi bagian dari upaya memperjelas keterlibatan organisasi non-partai dalam proses korupsi. Pemuda Pancasila, sebagai organisasi kependudukan, sering menjadi media untuk menyampaikan kebijakan politik dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh di tingkat daerah. Dengan memanggil Japto sebagai saksi, KPK menegaskan komitmennya untuk menelusuri semua jalur potensial kejahatan korupsi, baik dari kalangan politisi maupun non-politisi.
