Presiden Prabowo Perkuat Peran Indonesia di UNESCO dengan Aturan Baru
Latest Program – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan program terbaru dalam upaya memperkuat posisi Indonesia di badan pangan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya global, yaitu UNESCO. Kebijakan ini disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2026, yang ditandatangani pada 13 Mei 2026. Dengan adanya aturan ini, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kontribusi dan pengaruhnya dalam berbagai program UNESCO, seperti pendidikan tinggi, keberlanjutan lingkungan, serta pengembangan kebudayaan.
Struktur dan Tujuan Program Terbaru
Program terbaru ini menetapkan pembentukan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), yang berada langsung di bawah Presiden. KNIU memiliki peran penting dalam memastikan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi kebudayaan di Indonesia. Tujuan utama dari KNIU adalah melakukan fasilitasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam pelaksanaan program-program UNESCO, sehingga memperkuat kemampuan Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif di tingkat internasional.
Menurut salinan Perpres yang diterbitkan pada Jumat (5/6/2026), aturan ini merupakan implementasi dari ketentuan dalam Artikel VII Konstitusi UNESCO. Dengan adanya KNIU, Indonesia dapat mempercepat pengembangan program-program UNESCO yang relevan dengan prioritas nasional, seperti peningkatan kualitas pendidikan, penelitian ilmu pengetahuan, dan promosi budaya. Regulasi ini juga memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kerja sama dengan UNESCO, yang sebelumnya dilakukan melalui perjanjian sektoral.
“KNIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi secara lintas sektoral dalam pengembangan program UNESCO,”
Program terbaru ini juga menekankan pentingnya pendidikan dan penelitian sebagai fondasi kekuatan Indonesia di tingkat global. Dengan dikelolanya program UNESCO oleh KNIU, diharapkan muncul inisiatif-inisiatif baru yang bisa meningkatkan kompetensi keilmuan dan kebudayaan Indonesia. Selain itu, kebijakan ini mengarah pada peningkatan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan tinggi dalam memenuhi standar internasional, serta memastikan bahwa kebijakan pendidikan nasional selaras dengan tujuan UNESCO.
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini juga bertujuan memperkuat kebijakan terbaru dalam bidang komunikasi dan informasi. Dengan mengintegrasikan program UNESCO ke dalam kerangka nasional, Indonesia bisa menjadi lebih mandiri dalam mengelola isu-isu global, seperti perubahan iklim, akses pendidikan, dan preservasi kekayaan budaya. KNIU diharapkan menjadi wadah yang mengumpulkan berbagai kekuatan sektoral untuk mendorong pengembangan program UNESCO yang efektif dan berkelanjutan.
Program terbaru ini menjadi langkah strategis dalam menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia terhadap kerja sama internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kebijakan ini juga akan memberikan ruang bagi para pakar, akademisi, dan tokoh kebudayaan untuk berperan aktif dalam merancang inisiatif yang mendukung tujuan UNESCO. Dengan adanya KNIU, diharapkan muncul inisiatif-inisiatif baru yang memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang proaktif dalam pembangunan global.
