New Policy: Pemprov DKI Jakarta Siapkan 2.843 Loker Padat Karya dengan Gaji Rp5,7 Juta per Bulan
New Policy – Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan new policy baru melalui program padat karya. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa total 2.843 posisi kerja telah dianggarkan dan siap ditawarkan kepada warga yang belum memiliki pekerjaan, dengan gaji tetap sebesar Rp5,7 juta per bulan. New policy ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani dampak ekonomi akibat perubahan kondisi pasar dan meningkatkan kesejahteraan warga secara langsung.
Program Padat Karya: Upaya Pemprov DKI untuk Menyasar Keluarga Berpenghasilan Rendah
“Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran untuk program ini, sehingga lowongan kerja bisa segera tersedia dalam beberapa hari ke depan,” jelas Pramono kepada wartawan, Senin (8/6/2026). New policy ini tidak hanya memberikan peluang kerja, tetapi juga diharapkan mampu menjadi benteng ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok atau pengurangan lapangan kerja.
Program padat karya DKI Jakarta memiliki durasi kerja hingga enam bulan, dengan kontrak yang bisa diperpanjang jika diperlukan. Pramono menegaskan bahwa seleksi peserta akan dilakukan secara transparan, mengutamakan warga yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, program ini juga mencakup pelatihan dasar untuk meningkatkan keterampilan peserta sebelum memasuki tahap kerja.
Kriteria Pemilihan dan Mekanisme Pendaftaran
Menurut pihak Pemprov DKI, new policy ini dirancang agar lebih mudah diakses oleh warga miskin dan usia produktif. Para peserta akan dipilih berdasarkan kriteria seperti tingkat kebutuhan ekonomi, usia, serta ketertarikan untuk mengikuti pelatihan yang disediakan. “Kami akan memastikan bahwa setiap warga yang memenuhi syarat bisa mendapatkan peluang kerja,” tambah Pramono.
Pendaftaran untuk program padat karya akan dibuka secara online maupun offline melalui dinas tenaga kerja DKI Jakarta. Warga yang ingin mendaftar diwajibkan membawa berkas seperti KTP, surat keterangan tidak memiliki pekerjaan, dan surat rekomendasi dari RT/RW. Pemprov DKI juga berencana bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah (ONG) untuk memperluas cakupan penerima manfaat.
Manfaat dan Dampak Ekonomi Program Padat Karya
Program ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan warga DKI Jakarta. Dengan gaji Rp5,7 juta per bulan, para peserta bisa memenuhi kebutuhan pokok selama masa kerja. New policy ini juga menjadi strategi untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan keterlibatan warga dalam perekonomian lokal.
Pramono menekankan bahwa program padat karya DKI Jakarta akan diimplementasikan secara bertahap, dengan prioritas diberikan kepada daerah yang paling terdampak krisis ekonomi. ” Kami juga akan memantau hasil kerja peserta untuk memastikan program ini berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal,” tambahnya. Selain itu, Pemprov DKI berharap program ini bisa menjadi model bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini.
Kesiapan Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi
Dalam pernyataannya, Pramono menyebutkan bahwa new policy ini merupakan bagian dari upaya pemerintah DKI Jakarta untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. “Kami ingin semua warga bisa terbantu dan tidak ada yang tertinggal,” tuturnya. Pemprov DKI juga menyatakan bahwa akan ada penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan dana teralokasikan secara tepat sasaran.
Program padat karya ini diharapkan bisa berjalan selama enam bulan, dengan penyertaan dana sebesar Rp14 miliar. Dengan angka tersebut, setiap peserta akan menerima pembayaran bulanan sebesar Rp5,7 juta, yang menjadi salah satu new policy inovatif dalam menjangkau warga yang tidak memiliki akses ke peluang kerja konvensional. Pemprov DKI juga akan mengevaluasi keberhasilan program ini setelah beberapa bulan berjalan.
“Ini adalah new policy yang bertujuan memberikan bantuan langsung kepada warga yang sedang kesulitan. Kami yakin program ini akan menjadi salah satu solusi yang efektif,” tutur Pramono.
