Evaluasi Tata Kelola MBG Rampung dalam Satu Bulan
Topics Covered: Pemerintah menargetkan selesainya evaluasi menyeluruh terkait pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam waktu satu bulan sebagai respons atas keluhan masyarakat terhadap program ini. Evaluasi tersebut dianggap penting untuk mengevaluasi kinerja program, mengidentifikasi kelemahan, dan merumuskan strategi perbaikan agar MBG bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026), Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan secara cepat dan transparan untuk menangani masalah yang muncul.
Penyebab Evaluasi MBG
Pelaksanaan MBG, yang sebelumnya diharapkan menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, terlihat belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Berdasarkan laporan dari masyarakat, ada keluhan mengenai distribusi bahan makanan yang tidak merata dan adanya indikasi penyalahgunaan dana. Sebagai respons, pemerintah memutuskan untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan program dapat ditingkatkan. “Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini. Kalau bicaranya waktu tentu secepat-cepatnya,” jelas Prasetyo Hadi dalam sesi diskusi.
Klaster yang Diantisipasi
Dalam proses evaluasi, pemerintah akan fokus pada klaster-klaster yang menjadi sumber permasalahan. Klaster seperti distribusi bahan makanan, pemantauan penerimaan bantuan, serta kejelasan mekanisme pembagian bantuan akan menjadi prioritas. Meski demikian, standar operasional prosedur (SOP) yang telah disusun sebelumnya tetap berlaku sebagai dasar pelaksanaan. “Nah (tapi) ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang, kita benahi,” tambah Prasetyo Hadi, yang menekankan pentingnya perbaikan di bidang-bidang yang rentan masalah.
Dalam keterangan tambahannya, Prasetyo Hadi menyoroti bahwa evaluasi ini bukan hanya untuk mengecek keberhasilan MBG, tetapi juga untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya efektif secara keuangan, tetapi juga tepat sasaran dalam menyasar kelompok yang paling membutuhkan. Ia menegaskan bahwa perbaikan akan dilakukan secara bertahap, dengan melibatkan berbagai instansi terkait untuk memastikan harmonisasi dan koordinasi yang optimal. “Kita ingin MBG tidak hanya menjadi program yang berjalan, tapi juga memberikan dampak nyata dalam peningkatan kesehatan masyarakat,” tambahnya.
Pelaksanaan di Daerah 3T
Kementerian Koordinator Pangan juga menekankan bahwa pelaksanaan MBG di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang akan fokus pada daerah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hal ini bertujuan untuk mempercepat distribusi bantuan ke wilayah yang kurang mendapat perhatian. “Kita ingin MBG bisa mencapai semua lapisan masyarakat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau,” ujar Nanik S. Deyang. Dengan penekanan pada daerah 3T, pemerintah berharap program ini bisa lebih merata dan terjangkau bagi masyarakat yang sebelumnya terabaikan.
Menurut rencana, evaluasi tata kelola MBG akan mencakup pelibatan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Proses evaluasi ini akan dilakukan melalui survei lapangan, analisis data, serta konsultasi dengan para stakeholder. Selain itu, evaluasi juga akan menilai efektivitas penggunaan dana MBG, apakah ada indikasi korupsi, penyalahgunaan, atau efisiensi yang bisa ditingkatkan. “Kita juga ingin masyarakat bisa mengawasi langsung pelaksanaan MBG ini,” tambah Prasetyo Hadi, yang menekankan partisipasi publik dalam transparansi program.
Hasil evaluasi yang dirilis dalam satu bulan mendatang akan menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan. Pemerintah juga berencana untuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan auditor independen dalam proses evaluasi tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan MBG akan lebih akuntabel dan terukur. “Kita ingin ada pertanggungjawaban yang jelas, baik dari pihak penyelenggara maupun masyarakat penerima,” kata Prasetyo Hadi. Evaluasi ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.
