Solution For: Eks Ketua Ombudsman Terima Rumah hingga Uang Miliaran di Kasus Korupsi Tambang Nikel
Solution For – Korupsi di bidang tambang nikel kembali menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini dikenal sebagai Eks Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto. Kasus ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menyebutkan adanya dana besar dan penerimaan hunian mewah sebagai bentuk solusi untuk mengatasi kesulitan administratif dalam pengelolaan tambang. Solution For menjadi topik utama dalam investigasi ini, dengan fokus pada keberhasilan para pelaku korupsi dalam memperoleh keuntungan melalui bentuk bantuan finansial dan aset.
Kasus Korupsi Tambang Nikel dan Dugaan Gratifikasi Hery Susanto
“Hery Susanto diduga menerima uang sebesar Rp875 juta dari Direktur Utama PT Toshida Indonesia, Laode Sunarwan Oda, melalui Lukman Malanuang. Selain itu, ia juga mendapatkan Rp200 juta dari Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Tjia Peng Tjoan, melalui orang yang sama,” ujar Ardito Muwardi, Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung.
Dalam LHP, diungkapkan bahwa Hery Susanto diberikan rumah di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, dengan nilai Rp2,2 miliar dari Agung Winarno. Selain itu, ada dana Rp1 miliar dan Rp525 juta yang dialirkan melalui Edi Sugandi, serta Rp50 juta dari Wakil PT Mitra Kumala Energi, Muhammad Rozai, melalui jalur yang sama. Total dana yang diterima mencapai miliaran rupiah, yang menjadi bukti solusi untuk mengatasi hambatan dalam tata kelola tambang nikel.
Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa kasus ini melibatkan 14 pihak yang memberikan uang kepada Hery Susanto. Mereka tergabung dalam perusahaan-perusahaan tambang, baik secara langsung maupun melalui jalur tertentu. Dugaan gratifikasi ini didasari oleh hubungan antara Hery dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan izin tambang, terutama pada masa jabatannya di periode 2013 hingga 2025. Solution For dalam kasus ini mencakup upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan dan tambang dengan cara yang dinilai tidak transparan.
Kasus korupsi tambang nikel ini bermula dari PT Toshida Indonesia yang menghadapi masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang dikelola Kementerian Kehutanan. Direktur Utama PT TSHI, Laode Sunarwan Oda, kemudian menghubungi LKM (orang kepercayaan Hery) untuk mencari solusi agar izin tambang dapat diproses lebih cepat. Langkah ini membuka celah bagi aliran dana korupsi yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, dengan Hery Susanto sebagai penerima utama.
“Penyidik menemukan bahwa beberapa perusahaan memberikan suap secara langsung, sementara yang lain melalui jalur kecil yang lebih sulit dideteksi. Semua pihak tersebut terkait dengan bidang tambang, baik sebagai pemilik izin, pihak pihak terkait, atau pengambil keputusan,” tambah Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung.
Dalam investigasi lanjutan, Kejaksaan Agung mengungkap bahwa Hery Susanto dugaan besarannya terkait pengelolaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Ini menunjukkan bahwa solusi untuk mempercepat proses pemberian izin bisa terjadi melalui pembayaran suap yang dibayarkan oleh para pengusaha tambang. Kasus ini juga memicu kekhawatiran mengenai pengawasan dalam lembaga ombudsman, yang seharusnya menjadi pelindung keadilan dalam pemberantasan korupsi. Solution For dalam kasus ini tidak hanya berkaitan dengan korupsi tambang nikel, tetapi juga dengan keterlibatan tokoh ombudsman dalam praktik graftasi yang diduga merugikan negara.
