Ekonom Soroti Postur Belanja dan Penerimaan Pajak pada RAPBN 2027

Celios Kritis Target Pajak Rp2.908 Triliun dalam RAPBN 2027

Partaiberita.com – Draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2027 yang disusun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi ekonomi. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai bahwa asumsi makro yang tertanam dalam dokumen tersebut terlalu optimis dan tidak selaras dengan kondisi perlambatan ekonomi domestik yang sedang berlangsung.

“Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp2.908 triliun dengan pertumbuhan 10,5 persen, yang saya rasa sangat ambisius mengingat tahun ini terjadi shortfall sehingga target tahun depan kemungkinan besar tidak akan tercapai kembali.”

Pernyataan itu disampaikan Huda melalui keterangan tertulis pada Minggu (16/8/2026). Menurutnya, penetapan laju penerimaan perpajakan nasional gagal memperhitungkan risiko tersendatnya arus kas negara yang dipicu oleh siklus pengembalian pajak di masa transisi antar tahun anggaran.

Ketimpangan Jatah Belanja Pusat–Daerah

Di samping persoalan target pajak, Celios menyoroti ketimpangan struktural dalam alokasi belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Arah kebijakan fiskal 2027 dinilai masih mewarisi pola distribusi yang tidak seimbang, sehingga efektivitas belanja publik di tingkat daerah berpotensi tergerus.

Tekanan dari Sisi Non-Pajak dan Ekspor Komoditas

Faktor tambahan yang memperlemah pendapatan negara berasal dari sektor non-pajak. Depresiasi kinerja ekspor sumber daya alam—yang dipicu oleh pembentukan instrumen regulasi kepabeanan baru—turut menekan realisasi penerimaan di luar pajak. Huda mengingatkan bahwa kelesuan ekspor komoditas industri hulu akibat penerapan aturan tata kelola sumber daya alam terbaru akan memperburuk tekanan fiskal.

Dengan kombinasi shortfall tahun berjalan, potensi restitusi kelebihan bayar pajak pada masa peralihan anggaran, serta pelemahan ekspor komoditas, Celios menilai bahwa postur RAPBN 2027 menghadapi risiko nyata terhadap pencapaian target pendapatan negara secara keseluruhan.