Key Discussion: Sumbat Kebocoran Devisa Rp15.980 Triliun, Badan Ekspor Dinilai Langkah Strategis
Key Discussion memperhatikan langkah strategis pemerintah dalam membentuk Badan Agregator Ekspor yang dikelola oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Inisiatif ini dianggap penting untuk menutup kebocoran devisa hingga mencapai Rp15.980 triliun, terutama dalam transaksi ekspor Sumber Daya Alam (SDA) yang selama ini rentan penyimpangan harga. Tujuan utama dari pembentukan DSI adalah meningkatkan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), memperkuat stabilitas Rupiah, serta memastikan pendapatan negara terealisasi secara optimal. Langkah ini diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, yang berlangsung pada Rabu, 20 Mei 2026.
Implementasi Sistem Ekspor Satu Pintu
Sebagai langkah awal, pemerintah menyiapkan sistem ekspor satu pintu dengan mengintegrasikan tiga komoditas utama, yaitu sawit, batu bara, dan paduan logam (ferroalloy). Pemilihan komoditas ini didasarkan pada peran strategisnya dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi volume maupun nilai ekspor. Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses verifikasi dan pelaporan transaksi ekspor, serta mengurangi kemungkinan penyimpangan harga. Melalui DSI, Badan Agregator Ekspor akan bertugas memastikan harga ekspor kompetitif, mengoptimalkan pengumpulan devisa, dan mengendalikan risiko kehilangan pendapatan negara akibat under-invoicing.
“Dengan adanya DSI, Indonesia dapat mengoptimalkan pengelolaan komoditas bernilai tinggi yang selama ini terpecah. Hal ini mendukung upaya menjaga cadangan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta menjaga konsistensi nilai tukar Rupiah,” ujar Fuad Bawazier, Board of Trustees Prasasti Center for Policy Studies, dikutip Minggu, 24 Mei 2026.
Analisis Ekspertis dan Dampak Makroekonomi
Kebocoran devisa yang mencapai USD908 miliar sejak 1991 hingga 2024 menunjukkan bahwa penyimpangan harga dalam transaksi ekspor SDA merupakan ancaman serius bagi perekonomian nasional. DHE, yang mencerminkan pendapatan dari ekspor, terkadang tidak seluruhnya dimanfaatkan secara maksimal karena adanya praktek under-invoicing. Pembentukan DSI diharapkan mampu mengatasi masalah ini dengan memperkuat sistem pengawasan dan memastikan alur devisa terkelola secara transparan. Selain itu, peningkatan pengelolaan DHE juga berdampak langsung pada stabilitas Rupiah, terutama dalam situasi ketidakpastian ekonomi global yang kini semakin meningkat.
Langkah ini tidak hanya fokus pada keberhasilan ekspor komoditas tertentu, tetapi juga pada keseluruhan kebijakan fiskal dan makroekonomi. Dengan menumbuhkan badan ekspor yang terpadu, pemerintah bertujuan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan devisa dan menghindari risiko inflasi akibat kelebihan pasokan mata uang asing. Prasasti Center for Policy Studies menekankan bahwa keberadaan DSI akan membantu pemerintah dalam mengatur keseimbangan antara pertumbuhan ekspor dan konsolidasi kebijakan moneter. Selain itu, pengelolaan DHE yang lebih baik juga berpotensi menstabilkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Langkah-Langkah Awal dan Tantangan
Pelaksanaan sistem ekspor satu pintu akan dimulai secara bertahap, dengan tiga komoditas utama menjadi fokus utama. Sawit, sebagai penghasil minyak nabati terbesar, memiliki peran kunci dalam mendukung sektor pertanian dan industri. Batu bara, sektor energi yang sangat dominan, juga menjadi prioritas karena dampak ekonominya terhadap industri dasar dan listrik. Ferroalloy, yang merupakan bahan baku utama untuk industri logam, akan dikelola melalui DSI untuk memastikan harga transaksi sesuai dengan nilai sebenarnya. Meski demikian, tantangan utama terletak pada koordinasi antarlembaga, penguasaan data ekspor secara real-time, serta perbaikan sistem pemerintahan yang terkadang masih terpecah.
Dalam Key Discussion, analisis terhadap kebocoran devisa menunjukkan bahwa selain sawit, batu bara, dan ferroalloy, sektor ekspor lainnya seperti minyak mentah dan produk olahan juga rentan terhadap penyimpangan. Dengan pembentukan DSI, pemerintah berharap mampu menyatukan pengelolaan ekspor dari berbagai sektor, sehingga penutupan kebocoran devisa bisa lebih efektif. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam pelaporan dan verifikasi transaksi diharapkan menjadi alat untuk mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana negara.
