Otorita Percepat Bangun IKN Pakai APBN Rp6,7 Triliun di 2027, Ini Proyeknya
Table of Contents
APBN 2027 Alokasikan Rp6,7 Triliun untuk Percepatan Pembangunan IKN
Partaiberita.com – Pagu indikatif Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 ditetapkan sebesar Rp6,7 triliun. Angka ini naik sekitar Rp400 miliar dari pagu periode sebelumnya yang tercatat Rp6,3 triliun. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa kenaikan tersebut selaras dengan target penyelesaian sejumlah infrastruktur utama IKN yang dijadwalkan tuntas pada tahun 2027.
Pencairan Dana: Rp5,3 Triliun untuk Zona Yudikatif dan Legislatif
Dari total pagu Rp6,7 triliun, porsi sebesar Rp5,3 triliun dialokasikan secara khusus untuk melanjutkan konstruksi kawasan legislatif maupun yudikatif. Sisanya diperuntukkan bagi kegiatan pengelolaan aset yang sudah terbangun.
“Dari Rp6,7 triliun itu kan pagu indikatif pertama. Tapi yang Rp5,3 triliun itu untuk meneruskan (pembangunan) yudikatif legislatif yang selanjutnya. Yang lainnya untuk pengelolaan,” kata Basuki dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Beban Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset
Basuki menambahkan bahwa kebutuhan pengelolaan infrastruktur IKN saat ini berada di kisaran Rp500 miliar per tahun. Ia mengingatkan bahwa angka tersebut berpotensi merangkak naik seiring bertambahnya aset yang diserahkan oleh kementerian terkait kepada OIKN untuk dipelihara.
“Nilai tersebut berpotensi meningkat seiring bertambahnya aset yang diserahkan kepada OIKN dari kementerian terkait untuk dipelihara,” ujarnya.
Kawasan Yudikatif: Target Rampung 25 Desember 2027
Kawasan yudikatif mencakup gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, serta Masjid Kawasan. Pembangunan fisik seluruhnya ditargetkan selesai pada 25 Desember 2027.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.4 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN, Sonny Alissa, menyampaikan bahwa progres kawasan yudikatif ditargetkan menyentuh 40 persen hingga akhir tahun berjalan. Percepatan dilakukan melalui pengerjaan struktur, topping off, hingga penyelesaian arsitektural, lanskap, dan interior.
Secara rinci, paket pembangunan MA bernilai kontrak Rp1,4 triliun telah mencatat progres 12,5 persen setelah delapan bulan pengerjaan. Adapun paket yang meliputi MK, KY, dan Masjid Kawasan memiliki nilai kontrak Rp1,65 triliun dengan progres 12,41 persen.
Kawasan Legislatif: Deadline Desember 2027
Di sisi lain, pembangunan fisik kawasan legislatif—yang meliputi Gedung DPR, MPR, DPD, Gedung Sidang Paripurna, beserta sejumlah fasilitas pendukung—juga dijadwalkan rampung pada Desember 2027. Anggaran pengelolaan dan pemeliharaan yang menyertai pagu Rp6,7 triliun turut mencakup kebutuhan operasional kawasan-kawasan tersebut setelah serah terima aset.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Otorita Percepat Bangun IKN Pakai APBN?
Otorita Percepat Bangun IKN Pakai APBN is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Otorita Percepat Bangun IKN Pakai APBN matter?
Otorita Percepat Bangun IKN Pakai APBN matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.
