Purbaya Kenakan PNBP Akses Data Geospasial, Tarif Rp20 Juta

Biaya Rp20 Juta per Akses Data Geospasial Tematik Resmi Dikenakan di Lingkungan ATR/BPN

Partaiberita.com – Setiap pihak yang membutuhkan informasi geospasial bertema pertanahan dan tata ruang kini harus menyiapkan anggaran tambahan. Kementerian Keuangan, di bawah kepemimpinan Menteri Purbaya Yudhi Sadewa, telah menetapkan tarif Rp20 juta sebagai besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa akses data geospasial tematik pertanahan dan ruang. Pengenaan biaya ini menjadi bagian dari upaya negara mengorganisir ulang mekanisme pendanaan layanan publik di sektor pertanahan, sekaligus menjawab lonjakan permintaan data spasial dari sektor swasta maupun instansi pemerintah.

Fondasi Regulasi: PMK 63/2026 Menggantikan Kerangka Lama

Ketentuan tarif tersebut diresmikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2026. Regulasi ini secara eksplisit mengamendemen PMK Nomor 98 Tahun 2024 yang sebelumnya mengatur skema PNBP volatil di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Purbaya menandatangani beleid pada 11 Agustus 2026, kemudian dokumen diundangkan pada 21 Agustus 2026. Sesuai ketentuan transisi, aturan baru mulai mengikat secara hukum 15 hari setelah tanggal pengundangan, sehingga seluruh pemangku kepentingan memperoleh jeda singkat untuk menyesuaikan prosedur internal mereka.

“Untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada pengguna layanan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu dilakukan penambahan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bersifat volatil berupa jasa akses informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang.” — PMK 63/2026, Jakarta, Senin (31/8/2026)

Apa yang Dimaksud dengan Jasa Akses Informasi Geospasial Tematik?

Istilah “geospasial tematik pertanahan dan ruang” merujuk pada kumpulan data spasial yang telah diproses dan dikurasi khusus untuk keperluan perencanaan tata ruang, pemetaan batas wilayah administratif, identifikasi status hukum lahan, serta analisis risiko lingkungan. Berbeda dengan data geospasial generik yang tersedia secara terbuka, layanan tematik ini menyajikan lapisan informasi yang lebih dalam — misalnya klasifikasi penggunaan lahan historis, overlay izin pembangunan, atau parameter teknis RDTR — yang hanya dapat diakses melalui mekanisme resmi kementerian. Dengan demikian, tarif Rp20 juta yang dikenakan bukan sekadar biaya administrasi, melainkan kompensasi atas nilai analitis dan kurasi data yang dilakukan oleh tim teknis ATR/BPN.

Bagi pengembang properti, konsultan tata kota, lembaga riset, maupun perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan, akses ke data semacam ini menjadi prasyarat teknis sebelum mengajukan izin atau menyusun kajian lingkungan. Sebelumnya, kerangka regulasi PNBP di sektor pertanahan belum memuat skema tarif khusus untuk layanan ini, sehingga posisi hukum pemungutan biaya menjadi kabur dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna jasa.

Posisi dalam Ekosistem PNBP Volatil ATR/BPN

Jenis PNBP baru ini bukan berdiri sendiri. Ia melengkapi delapan kategori layanan PNBP volatil yang sudah lebih dulu beroperasi di lingkungan ATR/BPN. Delapan kategori tersebut mencakup penyelenggaraan pelatihan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pendidikan dan sertifikasi penilai pertanahan, hingga pelatihan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan penambahan kategori kesembilan, struktur pendapatan nonpajak kementerian kini mencakup seluruh spektrum layanan — mulai dari pengembangan kapasitas SDM hingga penyediaan data teknis tingkat lanjut.

Konsep “volatil” dalam konteks PNBP merujuk pada jenis penerimaan yang besaran dan frekuensinya dapat berubah sesuai kebutuhan fiskal maupun dinamika permintaan layanan. Karakteristik ini memberi ruang bagi Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan tarif secara periodik tanpa harus menerbitkan peraturan baru setiap kali ada perubahan besaran.

Implikasi bagi Dunia Usaha dan Masyarakat

Kehadiran tarif resmi membawa dua konsekuensi praktis. Pertama, seluruh entitas yang selama ini memperoleh akses data geospasial tematik melalui mekanisme informal atau tanpa dasar hukum yang jelas kini harus mengalokasikan biaya Rp20 juta per akses dalam rencana anggaran tahunan mereka. Kedua, kejelasan regulasi justru mengurangi risiko hukum: pengguna jasa tidak lagi menghadapi potensi sengketa soal kewenangan pemungutan, karena dasar hukumnya telah tertuang dalam PMK yang diundangkan secara resmi.

Bagi pemerintah daerah yang tengah menyusun atau merevisi dokumen RDTR, ketersediaan data tematik yang terstruktur menjadi faktor penentu kecepatan dan akurasi perencanaan. Tarif yang telah ditetapkan memungkinkan ATR/BPN mengalokasikan sumber daya untuk pembaruan basis data secara berkala, sehingga kualitas informasi yang diterima pengguna tetap relevan dengan kondisi terkini di lapangan.

Langkah ini juga sejalan dengan tren nasional digitalisasi layanan pertanahan, di mana data spasial menjadi tulang punggung transformasi digital sektor agraria dan tata ruang. Dengan menempatkan akses data di bawah kerangka PNBP yang transparan, negara memastikan bahwa nilai ekonomi dari informasi strategis tersebut kembali ke kas negara, bukan mengalir tanpa akuntabilitas.