Topics Covered: PHK Massal, Dasco Panggil Tokopedia dan TikTok
Topics Covered – Dalam upaya mendalami isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di berbagai sektor, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, melakukan audiensi dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Tokopedia dan TikTok. Topics Covered dalam pertemuan ini mencakup kebijakan pengelolaan karyawan, pengaruh kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi, serta langkah-langkah yang bisa diambil untuk melindungi pekerja. Audiensi yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (6/7/2026), dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan perwakilan dari kedua perusahaan tersebut. Pertemuan ini menunjukkan komitmen DPR untuk memantau kebijakan industri dan memastikan transparansi dalam proses PHK.
Pertemuan Terbuka: Fokus pada Kebijakan PHK dan Transparansi
Pertemuan antara Dasco dan perwakilan Tokopedia serta TikTok berlangsung secara terbuka, dihadiri oleh sejumlah anggota dewan dan pihak eksternal. Topics Covered dalam diskusi antara lain pengelolaan karyawan selama masa transisi ekonomi, penyesuaian kebijakan sesuai dengan regulasi nasional, serta mekanisme komunikasi antara perusahaan dan pekerja. Dasco mengatakan bahwa pertemuan ini dilakukan sebagai respons atas keluhan yang terus mengalir dari masyarakat dan karyawan yang terdampak. “Kami ingin mendengarkan langsung dari perusahaan, mengevaluasi kebijakan mereka, dan memastikan bahwa PHK massal tidak dilakukan secara sembarangan,” jelas Dasco dalam sesi dialog.
“Kebijakan PHK yang dilakukan oleh TikTok dan Tokopedia menjadi sorotan karena menimpa banyak karyawan tanpa pemberitahuan yang jelas. Kami perlu mengetahui alasan pengambilan keputusan ini serta bagaimana perusahaan menyusun rencana penggantian tenaga kerja,” kata Dasco dalam konferensi pers setelah sesi audiensi.
Dalam rangkaian Topics Covered ini, Tokopedia diwakili oleh Presiden Direktur Stephanie Susilo. Menurut Stephanie, pertemuan hari ini melibatkan delegasi TikTok dari Tiongkok serta perwakilan lokal perusahaan di Indonesia. “Kami menyampaikan bahwa kebijakan PHK yang dilakukan saat ini dilakukan dengan pertimbangan kinerja dan kebutuhan bisnis, tetapi kami juga terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut tentang kebijakan perlindungan pekerja,” tambah Stephanie. Sementara itu, perwakilan TikTok menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan karyawan berupaya mengoptimalkan operasional dan memastikan keberlanjutan usaha dalam situasi ekonomi yang dinamis.
Penyesuaian Kebijakan dan Langkah Peningkatan Transparansi
Isu PHK massal menjadi trending topic di media sosial dan media massa, sehingga DPR merasa perlu melakukan tindak lanjut lebih intensif. Topics Covered mencakup analisis dampak sosial dan ekonomi, serta rencana pemerintah untuk memastikan kebijakan yang adil bagi karyawan. Menurut Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan, pemerintah sedang merancang mekanisme pengawasan terhadap perusahaan multinasional yang memiliki dampak besar terhadap pasar tenaga kerja Indonesia. “Kami berharap perusahaan bisa memperjelas prosedur PHK dan menjamin komunikasi yang transparan dengan para karyawan,” tutur Yassierli.
Sebagai bagian dari Topics Covered, pertemuan ini juga membahas tanggung jawab pemerintah dalam memastikan perlindungan pekerja. DPR berharap kebijakan yang diusulkan bisa memberikan kepastian hukum bagi karyawan, terutama dalam situasi di mana perusahaan memutuskan untuk memangkas angkatan kerja. “DPR akan terus memantau kondisi industri dan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mencari solusi yang paling tepat,” tambah Dasco. Dalam beberapa tahun terakhir, PHK massal menjadi fenomena yang sering terjadi, terutama di sektor teknologi dan e-commerce, sehingga pertemuan ini dianggap penting untuk mengantisipasi potensi krisis keterlibatan pekerja.
Penyelesaian Topics Covered ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi perusahaan lain dalam menyusun kebijakan PHK. Dasco menekankan pentingnya komunikasi sebelum keputusan PHK diambil, agar tidak menimbulkan kekacauan di kalangan karyawan. “Kami juga menyoroti peran media sosial dalam menyebarkan informasi dan memengaruhi opini publik tentang PHK massal,” jelasnya. Sementara itu, perwakilan TikTok menjelaskan bahwa mereka sudah berkomunikasi dengan pihak pengusaha lokal dan menjelaskan alasan pengambilan keputusan yang diambil, termasuk efek domino dari perubahan kebijakan global.
Keberhasilan pertemuan ini akan menjadi tolok ukur dalam mengukur respons DPR terhadap isu PHK massal. Topics Covered pada kesempatan ini mencakup tidak hanya kebijakan perusahaan, tetapi juga peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan muncul langkah-langkah konkret untuk meminimalkan dampak negatif PHK massal, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pengusahaan tenaga kerja. DPR juga akan melanjutkan diskusi dengan lembaga lain untuk menyempurnakan regulasi yang relevan.
