BNPB: 1.129 KK Terdampak Krisis Air Bersih di Kota Bima
BNPB – Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tengah menghadapi tantangan besar akibat krisis air bersih yang telah menyebabkan gangguan bagi kehidupan sehari-hari warga setempat. Menurut laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah kepala keluarga (KK) yang terkena dampak krisis ini mencapai sekitar 1.129. Krisis ini bukan hanya mengganggu akses air minum, tetapi juga memengaruhi kebutuhan pokok masyarakat, termasuk kebersihan dan sanitasi.
Penyebab Krisis Air Bersih di Kota Bima
Menurut penjelasan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, krisis air di Kota Bima terjadi karena penurunan intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. “BNPB memperkirakan bahwa faktor utama penyebab kelangkaan air bersih adalah rendahnya curah hujan di wilayah tersebut,” ujar Muhari dalam pernyataan resmi, Minggu (28/6/2026). Penurunan hujan ini memengaruhi cadangan air tanah dan menyebabkan keterbatasan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kondisi ini mengakibatkan kelangkaan air di sejumlah wilayah, terutama di area yang bergantung pada sumber air permukaan,” tambah Muhari dalam rilis yang disampaikan.
BNPB juga menyebutkan bahwa krisis air ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi berpotensi memperparah masalah jika tidak dikelola secara tepat. Menurut data yang dihimpun, penurunan hujan telah terjadi sejak bulan Mei hingga Juni 2026, dengan intensitas yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan tingkat persediaan air di reservoir dan sumur warga menurun drastis, terutama di area yang memiliki keterbatasan sumber daya air.
Kondisi Wilayah dan Dampak pada Masyarakat
Krisis air bersih tidak merata terjadi di seluruh Kota Bima, melainkan lebih terpusat pada beberapa kecamatan. Di Kecamatan Rasanae Barat, wilayah yang terdampak meliputi Kelurahan Tanjung, Paruga, dan Pane. Sementara itu, di Kecamatan Mpunda, dampak terjadi di Sambinae, Panggi, Manggemaci, dan Monggonao. Kota Raba mengalami gangguan di Kelurahan Rontu, sedangkan Kecamatan Asakota terutama mengalami kesulitan di Kelurahan Melayu.
Masyarakat yang terdampak mengeluhkan kebutuhan air minum yang semakin sulit terpenuhi, terutama di pagi hari. Akibatnya, beberapa warga terpaksa menghabiskan waktu lebih lama untuk mencari air dari sumber yang jauh atau mengandalkan pengumpulan air hujan. Dalam beberapa kasus, keluarga terpaksa membatasi penggunaan air untuk keperluan mandi, memasak, dan mencuci, sehingga berdampak pada kesehatan dan kenyamanan hidup.
BNPB menekankan bahwa krisis ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan air minum, tetapi juga memengaruhi sektor pertanian dan industri. Pasokan air yang terbatas menyebabkan penurunan produksi pertanian, terutama pada tanaman yang membutuhkan air dalam jumlah besar. Di sisi lain, warga yang bekerja di bidang industri juga mengalami hambatan karena aliran air yang tidak terjamin.
Upaya Penanganan dan Dampak Jangka Panjang
Kepala BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa penanganan krisis air bersih di Kota Bima memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi kebencanaan, dan masyarakat. “BNPB telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bima untuk mempercepat distribusi air bersih melalui truk pengangkut dan pembangunan sementara sistem penyimpanan air,” jelasnya.
Sebagai langkah darurat, BNPB menyarankan pemerintah daerah melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi air ke warga terdampak. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang penghematan air juga menjadi faktor penting. “BNPB mengimbau warga untuk tidak membuang air secara percuma dan mengoptimalkan penggunaan air yang tersedia,” tegas Muhari.
BNPB juga mengingatkan bahwa krisis air bersih di Kota Bima menjadi indikator awal dari perubahan iklim yang semakin terasa. “Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa kita perlu memperkuat sistem ketahanan air di daerah-daerah yang rawan kekeringan,” tambahnya. Dengan memperhatikan pola cuaca yang tidak menentu, BNPB menilai bahwa Kota Bima perlu memiliki rencana antisipasi yang lebih matang untuk menghadapi situasi serupa di masa depan.
