Dihukum Bayar Uang Pengganti Rp5 Miliar, Ibam Ngaku Tak Mampu: Cuma Punya Belasan Juta Rupiah

Putusan Rp5 Miliar vs Saldo Belasan Juta: Ibam Klaim Tak Mampu Bayar Uang Pengganti

Partaiberita.com – Sebuah jurang finansial yang nyaris mustahil dijembatani kini membayangi mantan konsultan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Ibrahim Arief, yang lebih dikenal dengan nama panggung Ibam. Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam amar putusan banding yang dibacakan pada Senin (31/8/2026), menetapkan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp5 miliar. Namun, begitu keluar dari ruang sidang, Ibam menyampaikan bahwa total dana yang masih tersisa di rekening banknya hanya belasan juta rupiah — angka yang bahkan tidak mencapai satu persen dari beban yang diwajibkan kepadanya.

Kesaksian singkat itu langsung memicu pertanyaan publik: bagaimana mekanisme eksekusi putusan pidana akan berjalan ketika terpida menyatakan dirinya tidak memiliki kapasitas ekonomi untuk memenuhi perintah pengadilan? Kasus Ibam bukan sekadar soal satu individu melawan negara; ia menyentuh persoalan struktural dalam penerapan pasal uang pengganti di Indonesia, di mana beban finansial yang dijatuhkan pengadilan kerap kali melampaui kemampuan riil terpida.

Apa Itu Uang Pengganti dan Mengapa Ia Dijatuhkan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, uang pengganti merupakan instrumen yang diatur dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini memberi wewenang kepada hakim untuk menetapkan jumlah tertentu yang harus dibayar terpida guna mengganti kerugian negara atau korban akibat tindak pidana yang dilakukan. Jika terpida tidak membayar dalam tenggat waktu yang ditentukan, harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi kewajiban tersebut. Apabila harta yang disita pun tidak mencukupi, terpida dapat dijatuhi pidana penjara tambahan sebagai pengganti pembayaran.

Mekanisme ini dirancang agar negara tidak menanggung kerugian akibat korupsi atau tindak pidana ekonomi lainnya. Namun, dalam praktiknya, penetapan angka uang pengganti sering kali menjadi titik rawan: terpida yang telah menghabiskan seluruh aset selama proses peradilan berlarut-larut bisa tiba di tahap eksekusi dalam kondisi finansial yang sangat berbeda dari saat perkara dimulai.

Pernyataan Ibam di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Usai mendengarkan amar putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Senin (31/8/2026), Ibrahim Arief menyampaikan keterangan langsung kepada awak media yang hadir. Ia menegaskan bahwa selama lebih dari satu tahun terakhir, dirinya dan pasangannya, Riri, tidak memiliki sumber penghasilan apa pun. Seluruh tabungan yang tersisa telah terkuras untuk menutupi biaya hidup sehari-hari, biaya proses hukum yang berkepanjangan, serta biaya pengobatan medis.

“Jujur ini sudah setahun lebih saya dan Riri nggak ada penghasilan, kita udah bakar semua tabungan untuk bertahan hidup biaya hukum biaya medis. Jujur dan silakan dibongkar kalau nggak percaya, kami cuma punya belasan juta rupiah di bank, bulan depan udah habis.”

Ia menambahkan bahwa total aset yang masih dimilikinya — termasuk properti, kendaraan, dan instrumen keuangan lainnya — tidak melampaui Rp2 miliar. Angka itu, menurutnya, jauh di bawah kewajiban Rp5 miliar yang ditetapkan majelis hakim, sehingga secara matematis ia tidak memiliki ruang untuk memenuhi putusan tersebut tanpa jatuh ke dalam utang yang lebih besar.

Konteks Proses Hukum dan Implikasi ke Depan

Putusan banding yang dibacakan pada akhir Agustus 2026 ini merupakan tahap lanjutan dari perkara yang telah melewati persidangan tingkat pertama. Dalam hierarki peradilan Indonesia, putusan Pengadilan Tinggi dapat kembali diuji melalui kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga masih terbuka kemungkinan angka uang pengganti berubah — naik atau turun — sebelum menjadi final dan berkekuatan hukum tetap.

Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Ibam tetap tidak membayar, jaksa penuntut umum berwenang mengeksekusi putusan tersebut. Langkah pertama biasanya berupa penyitaan aset yang masih dapat diidentifikasi. Jika nilai aset yang disita tidak menutupi Rp5 miliar, sisa kewajiban dapat dikonversi menjadi pidana penjara tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHP. Dalam skenario terburuk bagi terpida, ia dapat menjalani hukuman kurungan di samping pidana pokok yang telah dijatuhkan.

Pernyataan Ibam bahwa saldonya hanya belasan juta rupiah dan akan habis pada bulan berikutnya juga mengisyaratkan bahwa proses eksekusi, jika dijalankan, akan menghadapi hambatan praktis. Tidak ada aset likuid yang cukup untuk dilelang, dan klaim bahwa total asetnya berada di bawah Rp2 miliar berarti selisih sekitar Rp3 miliar harus ditutupi dari sumber lain — sesuatu yang, berdasarkan keterangannya sendiri, tidak tersedia.

Dimensi Sosial-Ekonomi di Balik Angka

Kasus ini turut menyoroti beban finansial yang ditanggung terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Biaya advokat, biaya administrasi pengadilan, serta biaya hidup selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun menunggu putusan dapat menguras seluruh tabungan seseorang, terutama jika yang bersangkutan tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Dalam konteks seorang mantan konsultan kementerian yang telah berbulan-bulan tidak bekerja, ketiadaan arus kas menjadi faktor yang mempercepat kehabisan dana.

Bagi publik, perkara ini juga menjadi pengingat bahwa angka dalam amar putusan pidana tidak selalu mencerminkan kemampuan riil pihak yang dihukum. Diskursus tentang proporsionalitas sanksi finansial dalam hukum pidana Indonesia — apakah uang pengganti seharusnya mempertimbangkan kondisi ekonomi terpida pada saat eksekusi, bukan hanya pada saat tindak pidana dilakukan — kini kembali mendapat ruang pembicaraan berkat pernyataan terbuka yang disampaikan Ibam di ruang sidang.

Sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan proses eksekusi dimulai, status finansial Ibrahim Arief akan menjadi sorotan. Klaimnya bahwa seluruh asetnya berada di bawah Rp2 miliar dapat diverifikasi melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk pemeriksaan rekening, pendaftaran properti, dan dokumen kepemilikan lainnya. Hingga saat itu, jurang antara Rp5 miliar yang diwajibkan dan belasan juta rupiah yang diakui tersisa tetap menjadi inti dari persoalan yang belum terselesaikan.