Dugaan Korupsi Transfer Pricing, Pakar Desak Kejagung Segera Periksa Pemilik Toba Pulp Lestari

Kejagung Diminta Perluas Penyidikan Korupsi Transfer Pricing TPL Melampaui Petugas Pajak

Partaiberita.com – Jakarta – Penyidikan dugaan korupsi transfer pricing yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) perlu diperluas ruang lingkupnya. Kejaksaan Agung tidak seharusnya membatasi pemeriksaan hanya pada aparatur pajak. Hudi Yusuf, pakar Hukum Pidana dari Universitas Bung Karno, menekankan pentingnya menelusuri sisi perusahaan, khususnya para pemilik dan pengambil keputusan strategis.

Permintaan ini muncul setelah Kejagung menetapkan dua ASN Direktorat Jenderal Pajak dengan inisial BP dan SR sebagai tersangka. Menurut Hudi, langkah selanjutnya adalah mengurai keterkaitan antara pihak perusahaan dengan petugas pajak yang diduga menyalahgunakan kewenangan mereka. Proses penelusuran ini krusial untuk memahami bagaimana skema perpajakan tersebut dirancang dan diimplementasikan.

Menurut saya, tidak boleh mandek hanya di petugas pajak saja. Karena yang membayar pajak, yang menerima pajak, itu semua saling keterkaitan,

— Hudi Yusuf, Kamis (13/8/2026)

Perluasan Penyidikan ke Pihak Perusahaan

Hudi meminta Kejagung untuk memeriksa para pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait transaksi dan strategi perpajakan perusahaan. Pemilik perusahaan juga perlu ditelusuri apabila terdapat bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan.

Semua seyogianya harus diperiksa oleh Kejagung. Karena uang sebesar itu tidak mungkin pemilik tidak ikut dalam ambil putusan. Apalagi berstrategi dalam meringankan pajak,

— Hudi Yusuf

Sebelum berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari pada tahun 2000, perusahaan ini dikenal dengan nama PT Inti Indorayon Utama sejak didirikan pada 1983. Hudi menekankan bahwa siapa pun yang memiliki keterkaitan dengan keputusan strategis perusahaan harus ditelusuri berdasarkan alat bukti yang ditemukan penyidik.