Viral Menag Bolehkan Korupsi Selama Sesuai Syariat dan Prosedur, Faktanya!
New Policy –
Perkembangan Isu Korupsi dalam Kebijakan Baru
Video pendek yang beredar di media sosial TikTok beberapa waktu lalu memicu kontroversi seputar kebijakan baru Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Video tersebut menyebut bahwa Menag mengizinkan tindakan korupsi asalkan dilakukan sesuai syariat dan prosedur yang benar. Meski narasi ini viral, Kementerian Agama (Kemenag) membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa kebijakan baru ini justru bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap korupsi. New Policy ini menjadi sorotan karena menawarkan pendekatan yang berbeda dalam pemberantasan tindakan korupsi di lingkungan kementerian.
“Kemenag dan Menag tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa korupsi boleh dilakukan selama sesuai syariat dan prosedur,” ujar Thobib Al Asyhar, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, dalam pernyataan Selasa (30/6/2026). Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi klaim yang disebarkan melalui video yang viral di platform digital.
Klaim dalam video tersebut dianggap mengambil alih peran Kemenag secara tidak tepat. Menurut Thobib, kebijakan New Policy yang diterapkan Kemenag justru memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan berbagai inisiatif transparan. Selain itu, pihaknya menekankan bahwa kebijakan ini tidak melonggarkan standar pemeriksaan, melainkan mendorong penerapan aturan yang lebih ketat.
Penerapan New Policy dalam Pemberantasan Korupsi
Menurut New Policy yang diumumkan Kemenag, korupsi tetap dianggap sebagai pelanggaran yang harus dicegah sejak awal. Kebijakan ini memperkenalkan sistem pelaporan yang terintegrasi, terutama melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Thobib menjelaskan bahwa sistem pelaporan ini dilengkapi dengan mekanisme whistleblowing yang memudahkan pegawai atau pihak ketiga untuk melaporkan dugaan penyelewengan dana secara anonim.
Kebijakan New Policy ini juga menekankan transparansi dalam penggunaan dana publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan Kemenag. Dengan adanya sistem pelaporan ini, dugaan korupsi dapat terdeteksi lebih dini dan diberantas secara efektif. Selain itu, New Policy ini sejalan dengan peraturan-peraturan pemerintah sebelumnya, termasuk UU No. 30/2002 tentang KPK dan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Langkah Kemenag untuk Memastikan Kejelasan
Thobib Al Asyhar menambahkan bahwa Kemenag telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan informasi mengenai New Policy ini tidak disalahpahami oleh publik. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk memverifikasi sumber informasi, terutama sebelum membagikan konten yang memicu perdebatan. “Situs resmi Kemenag dapat diakses melalui kemenag.go.id, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat,” imbuhnya.
Menurut Thobib, kebijakan New Policy ini tidak melibatkan perubahan terhadap aturan hukum korupsi yang berlaku. Sebaliknya, kebijakan ini menekankan pentingnya penggunaan syariat dalam memperkuat prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, New Policy ini bukanlah pengakuan terhadap korupsi, melainkan langkah penguatan pemberantasan korupsi melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis syariat.
Respon Masyarakat dan Tantangan Implementasi
Meski Kemenag menegaskan bahwa New Policy ini bertujuan memperketat pengawasan, masyarakat tetap memperdebatkan isu ini. Beberapa kelompok menganggap kebijakan ini memberikan ruang untuk korupsi, sementara yang lain menyambut baik upaya transparansi. Thobib meminta masyarakat untuk mengikuti informasi resmi dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dari berita yang belum diverifikasi.
Dalam New Policy ini, Kemenag juga menyoroti pentingnya kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya. Koordinasi dengan KPK diharapkan dapat memperkuat sistem pemeriksaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi penggunaan dana. Meski masih ada kecaman terhadap kebijakan ini, Thobib yakin bahwa dengan komitmen yang kuat, Kemenag dapat membangun lingkungan bebas korupsi di dalam institusi.
