PDIP Usulkan Pembentukan Pansus untuk Bahas RUU Kewarganegaraan Ganda Terbatas

PDIP Usulkan Pembentukan Pansus RUU Kewarganegaraan Ganda

Partaiberita.com – Jakarta — Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI secara tegas meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Dwi Kewarganegaraan Terbatas ditangani melalui mekanisme Panitia Khusus lintas komisi. Desakan tersebut disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi XIII DPR dari fraksi PDIP, pada Minggu (16/8/2026). Langkah ini menjadi sorotan karena menyangkut hak fundamental warga negara sekaligus kedaulatan hukum Indonesia di tengah dinamika globalisasi tenaga kerja dan ilmu pengetahuan.

Konteks Kebijakan dan Latar Belakang Usulan

Rieke menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menginisiasi perubahan kebijakan kewarganegaraan melalui usulan kepresidenan. Inti dari inisiatif tersebut adalah membuka ruang bagi warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri—baik ilmuwan, anggota diaspora, maupun atlet berprestasi—untuk tetap mempertahankan status kewargaannya secara terbatas. Pemerintah memandang langkah ini sebagai akselerasi strategis guna menarik kembali talenta terbaik agar mampu bersaing di kancah global dan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem inovasi internasional.

Pembentukan Pansus yang diusulkan oleh PDIP bukan berarti penolakan terhadap substansi kebijakan, melainkan mekanisme prosedural untuk memastikan bahwa setiap pasal RUU Dwi Kewarganegaraan Terbatas melewati proses deliberasi yang mendalam. Dengan melibatkan berbagai komisi—mulai dari bidang hukum, luar negeri, riset dan teknologi, hingga kependudukan—pembahasan dapat menangkap implikasi multidimensi sebelum regulasi tersebut mengikat secara hukum.

Peran Parlemen dan Jaminan Konstitusional

Meskipun menyambut baik arah kebijakan pemerintah, Rieke menegaskan bahwa parlemen memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap regulasi baru tidak melenceng dari nilai-nilai dasar negara. Ia menekankan bahwa DPR wajib menanggapi inisiatif pemerintah secara proporsional dan berpihak pada kepentingan nasional, bukan sekadar menjadi stempel formalitas.

“Namun, mengawal niat baik Pemerintah agar selaras dengan konstitusi adalah fungsi mutlak parlemen. Mengingat RUU ini merupakan inisiatif Pemerintah, DPR RI harus meresponsnya secara cermat, adil, dan nasionalis.”

Pernyataan tersebut menegaskan posisi PDIP bahwa pembentukan Pansus merupakan instrumen pengawasan legislatif yang sah dan diperlukan. Tanpa mekanisme khusus lintas komisi, pembahasan berisiko terfragmentasi di satu komisi saja sehingga aspek-aspek seperti perlindungan data pribadi warga diaspora, implikasi fiskal pajak ganda, serta hak pilih dalam pemilu tidak mendapat perhatian memadai.

Catatan Kritis: Menutup Celah Hukum dan Mencegah Diskriminasi

Di samping dukungan prinsipilnya, Rieke menyuarakan kekhawatiran bahwa regulasi baru berpotensi membuka celah hukum yang dapat mengancam kedaulatan negara atau justru memicu bentuk-bentuk diskriminasi sosial di masyarakat. Ia mendesak agar setiap poin kebijakan dalam RUU Dwi Kewarganegaraan Terbatas disempurnakan sebelum masuk tahap pengesahan, termasuk klausul tentang syarat administratif, masa berlaku status terbatas, serta mekanisme pencabutan hak apabila terjadi pelanggaran.

Pembentukan Pansus lintas komisi yang ia usulkan dimaksudkan untuk memastikan pembahasan dilakukan secara menyeluruh, melibatkan berbagai perspektif sektoral, dan tidak terburu-buru dalam proses legislasi. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan akan memiliki daya tahan konstitusional sekaligus diterima luas oleh masyarakat tanpa menimbulkan persepsi ketimpangan antara warga di dalam dan luar negeri.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu Panitia Khusus (Pansus) dalam konteks DPR?

Pansus adalah badan kerja sementara yang dibentuk oleh DPR untuk membahas satu isu atau rancangan undang-undang tertentu secara khusus. Berbeda dengan komisi tetap, Pansus dapat melibatkan anggota dari berbagai komisi sekaligus sehingga pembahasan lebih komprehensif dan lintas sektor.

Siapa yang menyampaikan usulan pembentukan Pansus ini?

Usulan disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, pada 16 Agustus 2026. Ia menegaskan bahwa PDIP Usulkan Pembentukan Pansus sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional parlemen, bukan penolakan terhadap substansi kebijakan pemerintah.

Apa tujuan utama RUU Dwi Kewarganegaraan Terbatas?

RUU ini bertujuan memberikan ruang bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri—termasuk ilmuwan, profesional diaspora, dan atlet—untuk mempertahankan status kewargaannya secara terbatas tanpa harus melepaskan identitas nasionalnya. Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai instrumen strategis untuk menarik kembali talenta Indonesia ke dalam ekosistem pembangunan nasional.

Kapan pembahasan RUU ini dijadwalkan?

Hingga saat ini belum ada jadwal resmi pengesahan. Pembentukan Pansus yang diusulkan oleh PDIP menjadi prasyarat prosedural agar pembahasan dapat dilakukan secara menyeluruh sebelum RUU memasuki tahap final di parlemen.