Terkait PSE dan LGBTQ+, Komdigi Minta Hornet Dihapus dari Google Play dan App Store

Komdigi Minta Hornet Dicabut dari Google Play dan App Store

Partaiberita.com – JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi meminta agar aplikasi Hornet ditarik dari kedua toko aplikasi utama, yakni Apple App Store dan Google Play Store, sehingga tidak lagi dapat diunduh oleh pengguna di Indonesia. Permintaan delisting tersebut disampaikan sebagai bagian dari penegakan aturan terhadap platform yang dinilai belum memenuhi kewajiban hukumnya di dalam negeri.

Masalah Kepatuhan PSE

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa persoalan Hornet tidak semata-mata menyangkut isi konten yang ditampilkan. Lebih dari itu, ada masalah fundamental terkait status pendaftaran platform tersebut sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

“Dari awal Hornet tidak pernah mendaftarkan diri sebagai PSE di Indonesia. Ini merupakan persoalan kepatuhan yang harus kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Alexander.

Aduan Masyarakat dan Konteks LGBTIQ+

Langkah Komdigi ini dipicu oleh laporan masyarakat yang masuk ke pemerintah. Menurut Alexander, aduan tersebut menyoroti keterkaitan platform Hornet dengan kampanye LGBTIQ+, suatu hal yang dianggap tidak sejalan dengan nilai, norma, serta kerangka hukum nasional.

“Komdigi menerima aduan dari masyarakat mengenai keterkaitan platform Hornet dengan kampanye LGBTIQ+. Hal ini menjadi perhatian karena ada nilai, norma, dan ketentuan hukum yang harus dihormati oleh setiap platform yang beroperasi di Indonesia,” kata Alexander dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

Kewajiban Seragam bagi Semua Platform

Alexander menegaskan bahwa kewajiban menghormati hukum nasional berlaku bagi seluruh platform digital yang melayani masyarakat Indonesia, tanpa memandang asal negara perusahaan, skala operasinya, maupun jumlah pengguna aktif. Ia juga menambahkan bahwa Komdigi tidak akan berhenti pada satu kasus saja; aplikasi lain dengan layanan serupa turut akan diproses melalui mekanisme pengawasan yang sama.