New Policy: Sony Sonjaya Disclose Fake CCTV and Fingerprint Project in MBG Scandal
Investigation into MBG Corruption Continues
New Policy – Pemeriksaan terhadap mantan Wakil Kepala Badan Gizi Negara (BGN), Sony Sonjaya, oleh Jampidsus Kejagung RI semakin mendalam. Dalam sesi pemeriksaan tersebut, pengacara Sony, Krisna Murti, mengungkapkan adanya proyek fiktif dalam pengelolaan MBG yang terkait pengadaan alat CCTV dan sidik jari. Proyek ini menjadi fokus utama dalam penyelidikan korupsi yang tengah berlangsung, menurut Krisna.
“Ada lebih menarik, tadi Pak Sony mengungkap yang lebih besar daripada kerugian negara. Sebelum Pak Sony masuk, itu ada kontrak yang namanya CCTV dengan pengadaan sidik jari,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).
Menurut informasi yang diungkap, kontrak pengadaan CCTV tercantum dalam satu SPPG dengan total 5 unit. Namun, BGN mengoutsourcing ke vendor tertentu, sehingga total anggaran mencapai lebih dari Rp300 miliar. “Rp300 miliar lebih dengan 5.000 titik, serta 5.000 SPPG yang harus dipasang CCTV dan sidik jari,” tambahnya. Kontrak ini berakhir pada 19 Februari 2026, dan Sony telah memanggil vendor untuk memeriksa kebenaran dokumen.
The Fake Project: A Closer Look at the Scandal
Krisna Murti menjelaskan bahwa proyek ini terkesan fiktif karena tidak ada bukti nyata pemasangan CCTV dan sidik jari. Contoh yang diberikan mencakup SDN 01 Jakarta Timur, tempat vendor tidak mampu menunjukkan bukti pemasangan alat tersebut. “Vendor tak dapat menunjukkan bukti pemasangan CCTV dan sidik jari di 5.000 titik. Menurut Sony, sistem ini tidak terinstal, sehingga BGN telah menghabiskan lebih dari Rp300 miliar tanpa hasil nyata,” kata Krisna.
Dalam konteks New Policy, terungkap bahwa BGN menerapkan kebijakan pengadaan alat dengan cara yang berbeda dari standar normal. Sony Sonjaya mengatakan bahwa kebijakan ini memungkinkan pengadaan CCTV dan sidik jari dilakukan secara berlebihan, tanpa kontrol yang ketat. “Dia jawab itu total loss. Artinya, itu boleh dikatakan adalah fiktif,” tambahnya.
Proyek fiktif ini menunjukkan celah dalam pengawasan New Policy yang diterapkan oleh BGN. Krisna Murti menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara jumlah SPPG dan kebutuhan nyata memicu dugaan penyalahgunaan anggaran. “Keberadaan New Policy memperjelas bahwa ada mekanisme pengelolaan proyek yang tidak transparan,” katanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan tersebut dalam mengendalikan pengeluaran publik.
Implications for Public Policy and Accountability
Analisis terhadap New Policy menunjukkan bahwa kebijakan ini perlu diperbaiki agar tidak menjadi alat untuk menyalahgunakan dana negara. Sony Sonjaya mengatakan bahwa sistem pemasangan CCTV dan sidik jari yang tidak terbukti bisa menjadi contoh klasik korupsi yang dimanipulasi oleh pihak tertentu. “New Policy ini justru menjadi bukti bahwa ada celah dalam pengelolaan proyek,” tegas Krisna.
Pasca-pemeriksaan, Jampidsus Kejagung RI berharap kebijakan New Policy bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola keuangan negara. Krisna Murti menambahkan bahwa masalah ini tidak hanya terkait anggaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. “New Policy harus jadi penjaga transparansi, bukan alat korupsi,” ujarnya.
Sebagai bagian dari New Policy, pemerintah telah menetapkan peraturan lebih ketat untuk mengawasi pengadaan alat dan proyek infrastruktur. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah penyalahgunaan. Krisna Murti berharap investigasi Jampidsus bisa memberikan kejelasan terkait penyebab proyek fiktif ini muncul.
News Okezone terus memantau perkembangan New Policy dan korupsi yang terkait. Pembaruan terkini menunjukkan bahwa pihak penyelidik sedang mengeksplorasi lebih banyak dokumen untuk memvalidasi klaim Sony Sonjaya. Informasi ini menjadi referensi penting bagi masyarakat yang ingin memahami dampak kebijakan baru terhadap pengelolaan anggaran negara.
