Banyu Perwita: Code of Conduct Solusi Tegangan Laut China Selatan
Solving Problems –
Peran Code of Conduct dalam Menyelesaikan Masalah Geopolitik
Menyelesaikan masalah di Laut China Selatan memerlukan pendekatan yang strategis dan konsisten. Anggota Komite Laut Cina Selatan, Anak Agung Banyu Perwita, menegaskan bahwa finalisasi Code of Conduct (COC) menjadi kunci untuk menyelesaikan konflik antar negara dan menjaga stabilitas wilayah. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara khusus pada hari Sabtu, 18 Juli 2026, yang menyoroti urgensi mempercepat proses perjanjian antara ASEAN dan Tiongkok. Banyu menekankan bahwa COC bukan hanya alat hukum, tetapi juga bentuk komitmen kolektif untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang inklusif dan berkelanjutan.
Persaingan Geopolitik dan Ketegangan yang Mengemuka
Setelah lebih dari satu dekade berlalu, putusan arbitrase Filipina terhadap klaim Tiongkok di Laut China Selatan belum sepenuhnya mengubah dinamika konflik. Banyu Perwita mengungkapkan bahwa kondisi wilayah tersebut justru semakin memicu ketegangan, baik dalam bentuk perang dagang maupun pertarungan kekuatan di laut. Kebanyakan perdebatan terus berlangsung, sementara pihak-pihak yang terlibat belum mampu mencapai kesepakatan yang mengikat. Hal ini berdampak pada meningkatnya risiko konflik bersenjata, yang secara langsung mengancam jalur perdagangan internasional dan keamanan militer.
Banyu Perwita menyatakan bahwa menyelesaikan masalah Laut China Selatan tidak bisa hanya bergantung pada penerapan hukum internasional, tetapi juga pada kesediaan semua pihak untuk berkompromi. “Dibandingkan terus memperdebatkan putusan hukum yang sudah ada, fokus kita seharusnya pada kecepatan negosiasi COC, perbaikan mekanisme krisis, serta penguatan peran ASEAN dalam menyelesaikan masalah,” tambahnya.
Potensi COC sebagai Pilar Stabilitas Regional
Menurut Banyu Perwita, COC memiliki potensi besar untuk menjadi pilar stabilitas regional. Perjanjian ini dapat mengatur zona pengelolaan bersama, meminimalkan kesalahpahaman, dan menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas untuk penggunaan sumber daya alam dan perairan laut. Dengan menyelesaikan masalah melalui COC, negara-negara ASEAN dapat membangun kerja sama yang lebih erat, sekaligus mengurangi risiko politisasi dan pembentukan blok geopolitik yang memperumit hubungan antar negara. Tiongkok, sebagai salah satu pihak utama, diperlukan untuk menunjukkan komitmen jangka panjang dalam mengimplementasikan COC.
Langkah-Langkah untuk Mempercepat Finalisasi COC
Untuk menyelesaikan masalah, Banyu Perwita menyarankan beberapa langkah konkret. Pertama, ASEAN harus meningkatkan koordinasi internal untuk mencapai keputusan yang bersama. Kedua, pihak Tiongkok perlu mengizinkan pengakuan terhadap batas wilayah yang diakui oleh negara-negara lain. Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa harus diperkuat, termasuk pembentukan tim teknis untuk menegosiasikan detail perjanjian. Dengan langkah-langkah ini, menyelesaikan masalah Laut China Selatan bisa menjadi prioritas yang lebih serius, bukan hanya sekadar isu diplomatik.
Masa Depan Ketegangan dan Harapan untuk Perdamaian
Ketegangan di Laut China Selatan masih menjadi sorotan utama dalam dinamika geopolitik Asia Tenggara. Banyu Perwita menilai bahwa tanpa penyelesaian masalah melalui COC, konflik bisa berulang dalam waktu dekat. Di sisi lain, ia mengakui bahwa ada harapan jika semua pihak menunjukkan keseriusan dalam berkompromi. “Jika COC bisa segera ditandatangani, maka konflik dapat diminimalkan, dan stabilitas jangka panjang bisa tercapai,” imbuhnya. Pernyataan ini menekankan bahwa menyelesaikan masalah memerlukan kesadaran kolektif, bukan hanya kepentingan individu.
Kontribusi Indonesia dalam Peran ASEAN
Sebagai anggota aktif ASEAN, Indonesia memainkan peran penting dalam upaya menyelesaikan masalah di Laut China Selatan. Banyu Perwita menyoroti bahwa Jakarta berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan kestabilan wilayah, serta mengutamakan kepentingan bersama. Ia menambahkan bahwa menyelesaikan masalah tidak hanya tentang kebijakan luar negeri, tetapi juga keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga internasional. Dengan pendekatan yang lebih luas, Indonesia dan negara-negara ASEAN bisa mengubah tantangan menjadi peluang untuk kerja sama yang lebih harmonis.
